.jpg)
MAGETAN – Suarajatim.net Anggaran perjalanan dinas DPRD Kabupaten Magetan tahun 2025 yang tembus Rp16,05 miliar memantik tanda tanya besar. Nilai jumbo itu kontras dengan kondisi lapangan: sekolah yang butuh perbaikan, puskesmas kekurangan fasilitas, hingga infrastruktur jalan yang rusak.
Namun, alih-alih memberi penjelasan, DPRD justru memilih bungkam. Konfirmasi langsung ke Sekretaris DPRD berujung jawaban singkat, “Silakan tanya ke Ketua DPRD.” Sayangnya, Ketua DPRD Magetan, Suratno, tak pernah merespons panggilan telepon maupun pesan WhatsApp dari wartawan.
Publik pun bereaksi keras. Bupati Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Magetan, Sofyan Yusroni, menyebut sikap tutup mulut DPRD sebagai pelecehan terhadap prinsip keterbukaan informasi.
“Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU Pers No.40 Tahun 1999 jelas mengatur kewajiban menjawab pertanyaan publik. Ini bukan soal mau atau tidak mau, tapi kewajiban hukum,” tegas Sofyan (15/08/2025).
Sofyan mempertanyakan detail penggunaan anggaran tersebut: tujuan perjalanan, jumlah peserta, lama perjalanan, hingga hasil yang bisa diukur.
“Dengan dana sebesar itu, harusnya ada output jelas untuk masyarakat, bukan sekadar kunjungan seremonial yang habis di tiket, hotel, dan uang saku. Kalau memang transparan, kenapa harus diam?” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa pemerintah pusat telah mewanti-wanti agar belanja daerah diarahkan pada sektor produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
“Rp16 miliar bisa membangun belasan ruang kelas baru, melengkapi fasilitas rumah sakit, atau memperbaiki ratusan titik jalan rusak. Kalau DPRD lebih memilih jalan-jalan, lalu enggan menjelaskan, wajar publik curiga,” jelas Sofyan.
Hingga berita ini diturunkan, DPRD Magetan masih memilih diam. Sementara di luar gedung dewan, suara kritik publik terus menguat, mempertanyakan apakah perjalanan dinas miliaran rupiah itu benar-benar untuk kepentingan rakyat atau sekadar “liburan berkedok tugas.(Hst).
%20(50%20x%2050%20cm).jpg)
