Recent Posts

1 Tahun Kapolri: Setapak Perubahan Wujudkan Pelayanan Masyarakat yang Terbaik

1 Tahun Kapolri: Setapak Perubahan Wujudkan Pelayanan Masyarakat yang Terbaik


Jakarta - Jenderal Listyo Sigit Prabowo genap menjabat satu tahun menjadi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), hari ini, setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), pada 27 Januari 2021 lalu. 

Dikepemimpinannya, Sigit mengusung semangat transformasi Polri yang Presisi (Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan). Hal itu dituangkan dalam empat transformasi dengan 16 program prioritas, 51 kegiatan 177 aksi, dan delapan komitmen. 

Selama setahun, Sigit telah melakukan setapak perubahan untuk mewujudkan Polri yang Presisi. Dengan, memaksimalkan fungsi pokok Polri yang melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat. 

Gagasan dan aksi nyata mewujudkan gagasan itu dituangkan Sigit dalam buku berjudul 'Setapak Perubahan: Catatan Pencapaian Satu Tahun Polri yang Presisi. Buku setebal 240 halaman ini terdiri dari 5 bab mulai dari sejarah lahirnya konsep Presisi hingga apa saja yang sudah dicapai.

"Polri membekal niat baik untuk berubah, dan saya memohon dengan segala kerendahan hati paling dalam kepada semua pihak untuk membantu mewujudkan keinginan kami bertransformasi," kata Sigit dalam penyampaian pengantar pada buku tersebut, Jakarta, Kamis (27/1).

Mantan Kapolda Banten ini mengulas awal mula gagasan Polri Presisi muncul. Semangat transformasi itu berawal dari hasil perenungan akan tantangan dan kondisi yang dihadapi Polri pada zaman modern dewasa ini. Terutama pesatnya perkembangan media sosial, yang dimana hal tersebut baru dihadapi oleh Korps Bhayangkara. 

Hasil perenungannya itu, kata Sigit, didiskusikan dengan berbagai pihak. Ia mendapat banyak masukan untuk semakin memantapkan gagasannya tersebut. Misalnya, tentang layanan publik dan harapan mengenai Polri. 

Sigit pun mulai menyusun visi, misi dan apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai transformasi Polri Presisi. Hingga akhirnya, konsep itu disosialisasikan ketika resmi dipilih oleh Presiden Jokowi sebagai calon Kapolri, kala itu. 

"Selanjutnya, setelah saya memaparkan visi tersebut di sejumlah kesempatan. Saya berpikir tentu masyarakat luas akan sulit memahami. Semua mungkin mengenal istilah Polisi Presisi, namun masih banyak masyarakat yang bahkan tak tahu apa akronimnya. Saya menyadari betul hal itu," ujar Sigit.

Eks Kabareskrim Polri itupun juga menyadari bahwa banyak masyarakat yang berpikiran negatif, pesimis dan mempertanyakan tekad bulat untuk mewujudkan Polri yang baik dalam rangka pelayanan publik yang terintegrasi, modern, murah dan cepat. Pemeliharaan kamtibmas, dan penegakan hukum yang prediktif, bertanggung jawab, transparan, serta menjamin rasa keadilan masyarakat.

"Saya tak menyalahkan itu. Untuk itu, melalui buku ini, saya ingin menjelaskan dengan lebih sederhana, dengan semua penjabaran konsep. Saya ingin bahwa masyarakat bisa mendapatkan pelayanan Polri semudah memesan pizza," ucap Sigit.
 
Wujud nyata setapak perubahan, Sigit memaparkan saat ini terdapat 886 aplikasi terkait Polri yang akan diintegrasikan menjadi satu data. Sigit menyebut, hal itu memudahkan masyatakat untuk mendapatkan layanan Polri yang terbaik. 

"Saya ingin bahwa semua layanan Polri akan dirasa dekat, dirasa mudah, dirasa berguna, dan dirasa jelas alurnya. Sehingga masyarakat merasa nyaman. Sebenarnya sederhana saja. Saya ingin memaksimalkan untuk kembali melihat pada fungsi pokok Polri, melindungi, melayani, dan mengayomi. Sesuatu yang sederhana. Namun perkembangan situasi zaman membuatnya kadang terasa sulit untuk dicapai. Seperti dalam kehidupan, segala sesuatu yang paling sederhana justru adalah sesuatu yang paling sulit digapai," papar Sigit.

Sigit mengakui, banyak yang mengatakan bahwa konsep ini adalah sebuah perjalanan panjang. Namun, seperti sebuah pepatah klasik 'Perjalanan ribuan kilometer selalu dimulai dengan satu langkah'.

"Maka ini langkah pertama kami. Langkah pertama yang dijejakkan dalam perjalanan panjang ini, kami tempuh dengan niat yang baik, ikhtiar keras, dan tentunya dengan keikhlasan. Kami berupaya menjadi lebih baik untuk kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat. Dan diatas segalanya tentu kita selalu berdoa dan bermohon diberikan kemudahan dan kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa." tutur Sigit.

Untuk diketahui, dalam empat transformasi yang diusung dalam Polri Presisi, seluruhnya sudah mencapai hasil maksimal dan akan terus ditingkatkan. Transformasi organisasi saat ini telah mencapai, 98,20 persen. 

Kemudian, transformasi operasional sebesar 98,78 persen. Lalu, transformasi pelayanan publik 96,59 persen dan transformasi pengawasan telah mencapai target 98,60 persen.
Saksikan Serah Terima Aset Polsubsektor Kanigaran, Wakapolda : Kantor Ini Milik Sampean

Saksikan Serah Terima Aset Polsubsektor Kanigaran, Wakapolda : Kantor Ini Milik Sampean


PROBOLINGGO KOTA - Pembangunan Polsub Sektor Kanigaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Probolinggo telah selesai ditandai dengan acara serah terimanya tanah dan bangunannya kepada Polres Probolinggo Kota. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wakapolda Jatim Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo dan Wagub Jatim Emil Dardan,kemarin Rabu (26/01/2022).

Polsub Sektor Kanigaran dibangun di tanah seluas 750 meter persegi, dengan luas bangunan 520 meter persegi. Rencananya, setelah kantor ini digunakan sebagai Polsek Kanigaran sebagaimana pemekaran wilayah yang ada pada Pemerintah Kota Probolinggo karena sebelumnya wilayah ini masuk di wilayah hukum Polsek Mayangan.

Brigjen Slamet yang hadir mewakili Kapolda Jawa Timur mengucapkan terima kasih atas kepedulian Pemkot Probolinggo, dengan membangun Polsub Sektor Kanigaran. Ia berharap, dengan adanya kantor polisi baru, pelayanan kepolisian dapat ditingkatkan. Polisi bisa mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat lebih baik.

"Permintaan maaf Kapolda Jatim Irjen Nico Afinta, tidak bisa hadir karena ada kegiatan yang tidak bisa diwakili. Memerintahkan untuk menghadiri serah terima kantor Polsub Sektor Kanigaran. Kami harap Kapolres Probolinggo Kota dan anggotanya bisa memberikan kontribusi tugas pelayanan masyarakat yang maksimal di Kota Probolinggo," ujarnya saat menyaksikan penandatanganan penyerahan aset dari Walikota Probolinggo kepada Kapolres Probolinggo Kota AKBP Wadi SA’bani.

“Kantor Polisi yang ada ini semata mata bukan untuk polisi. Kantor ini milik sampean (masyarakat). Ini digunakan untuk masyarakat yang membutuhkan pelayanan kepolisian”, tambahnya.

Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak mengapresiasi perbaikan perekonomian yang dicapai dalam 3 tahun kepemimpinan Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin. Juga soal pembangunan Polsub Sektor Kanigaran.

"Dengan refleksi 3 tahun perekonomian yang cukup baik selama pemerintahan Habib Hadi, kami apresiasi. Semoga bisa dipertahankan dan terus ditingkatkan perbaikan perekonomian masyarakat Kota Probolinggo, dan sinergitas antara pemerintah dan pihak kepolisian dengan membangunkan kantor Polsub Sektor Kanigaran. Semoga pelayanan untuk masyarakat semakin baik," kata Emil. (*)
Polres Madiun Kota Mulai Suntikan Vaksin Booster Dosis ke Tiga

Polres Madiun Kota Mulai Suntikan Vaksin Booster Dosis ke Tiga


MADIUN - Suarajatim.net
Dosis ke tiga vaksinasi covid-19 atau booster bagi anggota Polri dan ASN mulai diberikan untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan mencegah terpapar Covid-19.


Data pada Urkes untuk  Gerai vaksin klinik Polres Madiun Kota dengan sasaran  Polri dan ASN, jumlah tervaksin 100 personil, jenis vaksin astrazeneca (vaksin booster), Dosis : 0,25 cc, jumlah tervaksin 100 personil. Selain itu juga dibuka Gerai vaksin MI ISLAMIYAH dengan Sasaran yang tervaksin 110 anak Usia 6 - 11 tahun, jenis Vaksin sinovac. Total yang  tervaksin hari ini sejumlah 210 orang/dosis.


Kapolres Madiun Kota AKBP Dewa Putu Eka D,.SIK.MH. mengatakan vaksinasi ke tiga ditarget secepatnya diberikan dan selesai untuk seluruh anggota dan ASN Polri. “Vaksin booster ditarget selesai secepatnya, sehingga program pemerintah bisa terselesaikan,” kata Kapolres, Rabu (26/1/2022).


Kapolres mengatakan vaksinasi booster digelar di Urkes Polres Madiun Kota Jalan Sumatera Kota Madiun, anggota Polri dan ASN yang akan mendapatkan suntikan ini terjadwal. Pelayanan suntikan booster terhitung mulai hari ini dan seterusnya sampai seluruh personil tervaksin.


Vaksinasi booster ini dilakukan agar dapat menunjang kinerja personel Polri dalam pelaksanaan tugas di lapangan dan bertujuan untuk mempertahankan tingkat kekebalan serta memperpanjang masa perlindungan.


Apalagi terangnya Polri dan ASN juga diharuskan turun ke lapangan untuk berinteraksi dengan masyarakat, tidak hanya dalam penciptaan harkamtibmas tetapi juga jemput bola melaksanakan vaksinasi di Kota Madiun.


Terakhir Kapolres berpesan pada anggota polri meski sudah vaksinasi dosis ketiga atau booster tetap harus disiplin menjalani protokol kesehatan. Hal ini penting sebagai upaya untuk menekan angka kasus Covid-19.
MK Putuskan Polisi Berhentikan Periksa Identitas Orang Sesuai Konstitusional

MK Putuskan Polisi Berhentikan Periksa Identitas Orang Sesuai Konstitusional


JAKARTA - Permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (UU Polri) yang diajukan oleh Leonardo Siahaan dan Fransiscus Arian Sinaga ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK). 

“Amar putusan mengadili, menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua Pleno Anwar Usman didampingi para hakim konstitusi lainnya dalam sidang pengucapan putusan pada Selasa (25/1/2022).

Sebelumnya, dalam permohonan Nomor 60/PUU-XIX/2021, mendalilkan Pasal 16 ayat (1) huruf d UU Kepolisian menyatakan, “Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk: d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri”. 

Para Pemohon mendalilkan telah timbul rasa kekhawatiran dan ketakutan dalam diri para Pemohon ketika melakukan aktivitasnya kemudian diberhentikan oleh petugas kepolisian guna pemeriksaan identitas atau tanda pengenal diri sebagaimana amanat pasal a quo.

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul,  Mahkamah berpendapat bahwa tidak adanya batasan kewenangan kepolisian yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d UU Polri bukanlah menjadi penyebab oknum kepolisian melakukan tindakan yang merendahkan martabat dan kehormatan orang lain. 

Persoalan yang para pemohon dalilkan bukanlah persoalan konstitusionalitas norma, melainkan persoalan implementasi dari norma Pasal 16 ayat (1) huruf d UU Polri.

Persoalan implementasi norma terkait dengan tayangan kegiatan kepolisian yang marak di media massa, menurut Mahkamah, telah memiliki batasan yang jelas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, kode etik profesi, serta peraturan pelaksana lainnya.

“Oleh karena itu, baik aparat kepolisian maupun media massa diharapkan dapat selalu berhati-hati dalam menjalankan tugas dan fungsinya agar tetap dalam koridor yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul yang membacakan pertimbangan putusan.

Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pasal 16 ayat (1) huruf d UU Polri adalah norma yang konstitusional. Kekhawatiran para Pemohon berkenaan adanya tindakan merendahkan harkat dan martabat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 dan kekhawatiran akan diperlakukan semena-mena sebagaimana dijamin dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 merupakan persoalan implementasi norma a quo, bukan persoalan inkonstitusionalitas norma.

Untuk diketahui, Leonardo Siahaan dan Fransiscus Arian Sinaga menjelaskan kedudukan hukum para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia yang melakukan aktivitas sehari-hari di luar rumah. 

Para Pemohon berpotensi diperiksa oleh aparat kepolisian guna melakukan pengecekan identitas pribadi sesuai dengan amanat Pasal 16 ayat (1) huruf d UU Kepolisian.

Pemohon beralasan kegiatan patroli tersebut sering kali dilakukan pada malam hari. Tidak tertutup kemungkinan dilakukan juga pada siang hari. Saat pemeriksaan juga terdapat tindakan petugas kepolisian yang kerap kali memarahi, membentak, meneriaki orang yang sedang diperiksa, hingga melakukan gerakan-gerakan yang mengarah pada perendahan harkat dan martabat manusia.

Kegiatan patroli petugas kepolisian dapat disaksikan melalui tayangan televisi yaitu dalam Program 86 dan Jatanras yang dinaungi oleh Stasiun Televisi Net TV dan Program The Police yang dinaungi oleh Stasiun Televisi Trans7. Sedangkan kanal youtube yang menayangkan hasil rekaman video tersebut adalah kanal Trans7 Official dan 86; Custom Protection serta kanal-kanal lainnya yang menampilkan tindakan-tindakan kepolisian dalam melakukan pemeriksaan yang merendahkan harkat dan martabat manusia. 

Menurut para Pemohon, lengkap atau tidaknya identitas orang yang sedang diperiksa, di bawah pengaruh alkohol atau tidak, melakukan salah atau tidak, hal tersebut bukan merupakan alas an bagi petugas kepolisian untuk melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada perendahan martabat manusia. 

Apalagi tindakan tersebut dilakukan sambil direkam dan ditayangkan di televisi atau youtube atau media lainnya sehingga dapat disaksikan oleh khayalak umum. Para Pemohon juga mengkhawatirkan adanya potensi rusaknya mental para Pemohon yang disebabkan oleh akibat yang ditimbulkan setelah hasil rekaman tersebut diakses oleh khayalak umum.
Berikan Apresiasi dan Dukungan, Ketua Komnas PA Kunjungi Polresta Malang Kota

Berikan Apresiasi dan Dukungan, Ketua Komnas PA Kunjungi Polresta Malang Kota


MALANG KOTA  – Ketua Komnas Perlindungan Anak (PA), Arist Merdeka Sirait, memberikan dukungan kepada Polresta Malang Kota terkait Penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak. 

Ketua Komnas PA dan rombongan, tiba di Polresta Malang Kota dan di terima langsung oleh Wakapolresta Malang Kota Akbp Deny Heryanto, S.I.K., M.si. dan Kasatreskrim Polresta Malang Kota Kompol Tinton Yudha Riambodo, S.I.K., S.H. 

“Kami memberikan dukungan semangat bagi penyidik yang menangani perkara anak. Setelah beberapa bulan lalu sebelum kejadian Semeru juga menangani kasus anak dibully juga dikerjakan secara cepat,” kata Arist di Mapolresta Malang Kota, Selasa (25/1). 

Menurut Arist, aksi bejat guru tari ini harus ditangani dengan cepat dan tepat. Ia mengatakan, kasus kejahatan terhadap anak tidak bisa dibiarkan. 

“Saya baru dengar guru tari lakukan kejahatan seksual, ini tidak bisa dibiarkan. Kami sepakat jika terbukti dan ada dua alat bukti tidak ada kata ampun toleransi dan damai,” tegasnya. 

Seperti diketahui bahwa baru-baru ini Polresta Malang Kota mengamankan guru tari berinisial YR (37) yang mencabuli dan menyetubuhi siswanya sendiri di sanggar tari di kawasan Klojen, Kota Malang 

Selanjutnya Arist berharap pelaku kekerasan terhadap anak bisa dihukum semaksimal mungkin karena termasuk kejahatan luar biasa yang dapat menciderai sisi kemanusiaan utamanya anak-anak. 

Dalam kasus kekerasan terhadap anak minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Tapi itu semua tergantung penuntutan di pengadilan,” katanya. 

“Tapi intinya kami ke sini untuk mengapresiasi kinerja Polresta Malang Kota karena kerja kerasnya menangani kasus anak. Harapannya kasus ini bisa cepat 15 hari masuk penuntutan karena waktunya terbatas,” tandasnya.
Bidhumas Polda Jatim Gelar Pelatihan Peningkatan Kemampuan Public Speaking

Bidhumas Polda Jatim Gelar Pelatihan Peningkatan Kemampuan Public Speaking


Bidang Humas Polda Jatim menggelar Pelatihan Peningkatan Kemampuan Public Speaking Fungsi Humas Jajaran Polda Jatim di Ballroom Hotel Mercure Surabaya, pada Selasa (25/1/2022). 

Pelatihan ini dipimpin Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Gatot Repli Handoko dengan narasumber Frestian Greic Humalanggi dari Kompas TV dan diikuti Kapolres, Kasat Reskrim, Kasat Narkoba, Kasat Lantas Polres jajaran secara daring, serta Kasi Humas Polres jajaran Polda Jatim. 

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Gatot Repli Handoko mengatakan dalam era keterbukaan informasi publik dan perkembangan teknologi yang sangat cepat, Humas memiliki peranan sangat penting dan strategis sebagai komunikator publik. 

Humas Polri memiliki tugas dalam mengamankan kebijakan institusi, memberikan pelayan dan menyebar luaskan pesan atau informasi kepada masyarakat tentang program kerja serta keberhasilan Polri. 

"Oleh karena itu diperlukan kegiatan public speaking agar setiap anggota yang berwenang dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat dapat dilakukan dengan cara yang tepat," kata Gatot. 

Kabid Humas menjaskan bahwa public speaking merupakan proses berbicara kepada masyarakat atau suatu organisasi dalam berbagai bentuk seperti suara, tulisan, lisan, simbol-simbol, gambar, dengan tujuan untuk mempengaruhi, mengajak, mendidik, mengubah opini, memberikan penjelasan dan informasi. 

"Dengan menguasai public speaking dapat meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakan tugas memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat untuk mewujudkan program presisi Kapolri," tutur Kabid Humas. 

Sementara itu narasumber, Frestian Greic Humalanggi memberikan materi terkair cara penyampaian petugas terkait informasi baik kepada media maupun masyarakat. 

"Kegiatan ini berguna untuk anggota dalam belajar cara menyampaikan informasi dengan tepat dihadapan media sehingga tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat mengingat Polri banyak berhubungan dengan pemberitaann yang kerap kali viral di masyarakat," ucap Frestian. 

Setelah pemberian materi, Frestian menggelar sesi tanya jawab, sekaligus praktek kepada para kasi Humas saat sedang wawancara baik secara live, door stop maupun via telepon dengan wartawan. 

"Sebetulnya setiap petugas setidaknya cukup memilik kemampuan untuk berbicara didepan awak media hanya saja masih malu atau belum terbiasa melakukan hal tersebut," ujar  Frestian. 

Kegiatan ini ditutup dengan penyampaiam dari Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Gatot Repli Handoko bahwa sebelum melakukan public speaking diperlukan persiapan yang sangat baik. 

"Karena dengan persiapan yang baik akan mendapatkan hasil yang maksmal dalam penyampaian terhadap media," pungkas Gatot.
Silaturahmi Danyonif Para Rider 501 Bajra Yudha di Polres Madiun Kota

Silaturahmi Danyonif Para Rider 501 Bajra Yudha di Polres Madiun Kota

Kapolres Madiun Kota AKBP Dewa Putu Eka D,.SIK.,MH bersama Pejabat Utama menerima Kunker dan Silaturahmi Danyonif Para Rider 501 BY Madiun Mayor Inf.Arief Widyanto bersama Staff di Lobi Polres Madiun Kota. Selasa 25 Januari 2022.

Kunjungan dan Silaturahmi Danyonif  Para Rider 501 BY/Madiun tersebut dalam rangka menjaga Sinergitas sekaligus perkenalan dengan Kapolres Madiun Kota.

Diketahui bahwa sertijab Danyonif  Para Raider 501 BY Baru saja dilaksanakan minggu kemarin maka dari itu dalam rangka menjalin sinergitas dan soliditas Kali ini Komandan Batalyon Infanteri Para Rider 501 BY kunker ke Polres Madiun Kota.

Kedatanganya ke Polres Madiun Kota Danyonif Para Raider 501 BY Mayor Inf.Arief Widyanto disambut oleh Kapolres bersama PJU Polres Madiun Kota.