Magetan – Suarajatim.net Program Keluarga Harapan (PKH) sejatinya menjadi penopang bagi keluarga miskin. Namun, di lapangan, masih saja berhembus kabar adanya praktik pemangkasan. Isu itulah yang membuat Bupati DPD Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Magetan, Sofyan alias Teyenx, angkat bicara dan memberikan peringatan keras.
“Saya tegaskan, hak warga miskin tidak boleh dipotong atau dipangkas, apapun alasannya. Pemerintah jangan cuma sekadar pembinaan, tapi jika terbukti ada oknum bermain, harus ada tindakan tegas,” ujar Sofyan, Minggu (21/09/2025).
Pernyataan ini bukan tanpa alasan. LIRA menerima laporan dari warga terkait adanya dugaan pemotongan bantuan. Meski begitu, Sofyan menegaskan pihaknya tak gegabah. Ia memilih melakukan pulbaket (pengumpulan bahan keterangan) terlebih dahulu, sebelum mengembangkan ke langkah hukum atau advokasi publik.
“Laporan dari warga tetap kami terima, tapi harus diverifikasi. Tidak bisa asal menuding. Setelah pulbaket tuntas, baru kita lakukan kajian mendalam untuk menentukan sikap,” tandasnya.
Langkah preventif Sofyan mendapat perhatian serius dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Magetan. Kadis PMD, Eko Muryanto, mengingatkan bahwa secara sistem, PKH ditransfer langsung kepada penerima manfaat (KPM). Artinya, pemotongan oleh pihak ketiga jelas sebuah pelanggaran berat.
“Kalau ada oknum yang masih berani memangkas pasca-salur, itu preseden buruk. Kami akan segera lakukan crosscheck ke lapangan. Jika terbukti, ada mekanisme pembinaan bahkan sanksi. Jangan sampai pemerintahan desa tercoreng hanya karena praktik semacam ini,” tegas Eko.
Sofyan menilai transparansi adalah kunci. Baik pemerintah desa maupun e-Warung yang menjadi titik transaksi non-tunai wajib terbuka dalam penyaluran.
“Saldo bantuan harus murni dikonversi menjadi paket sembako sesuai hak KPM. E-Warung jangan sampai jadi lahan permainan. Begitu juga desa, jangan ikut-ikutan ambil bagian dari hak rakyat,” pungkas Sofyan.
Isu dugaan pemangkasan PKH ini menjadi alarm keras. Jika praktik ini benar terjadi, maka bukan hanya mencederai kepercayaan publik, tapi juga merampas hak hidup keluarga miskin yang paling membutuhkan.(Hst).
%20(50%20x%2050%20cm).jpg)
