Dokumen resmi KPK menunjukkan, total harta Thariq Megah melonjak dari Rp 906 juta pada akhir 2023 menjadi Rp 1,156 miliar pada akhir 2024 — naik 27,58 persen dalam satu tahun anggaran.
Yang menarik, hampir seluruh kenaikan itu berasal dari satu transaksi tunggal: pembelian sebuah mobil Mitsubishi Pajero tahun 2014 senilai Rp 250 juta. Tidak ada penambahan tanah. Tidak ada kenaikan kas. Tidak ada perubahan surat berharga.
Hanya satu aset yang tiba-tiba muncul: SUV mewah Rp 250 juta. Waktu kemunculannya pun bukan sembarang waktu. Kenaikan itu tercatat pada laporan kekayaan periode 2024 — tahun di mana Dinas PUPR Kota Madiun justru menjadi salah satu pusat kendali proyek infrastruktur bernilai besar. Pertanyaannya sederhana tapi tajam: dari mana sumber dana Rp 250 juta itu berasal?
Dalam LHKPN, seluruh aset dicatat sebagai “hasil sendiri”. Namun publik berhak tahu: apakah “hasil sendiri” itu murni dari gaji dan usaha sah, atau bagian dari aliran lain yang kini sedang dibongkar KPK?
Fakta lain yang mencolok:
selama setahun penuh, Thariq Megah tidak mencatat hutang sepeser pun. Artinya, mobil Rp 250 juta itu dibeli tunai. Di tengah gaji pejabat eselon yang relatif terbatas, pembelian tunai kendaraan kelas Pajero bukan transaksi kecil.
Lebih ironis, lonjakan ini baru terungkap setelah KPK melakukan OTT dan menetapkan Thariq sebagai tersangka bersama Wali Kota Madiun. Sejarah pemberantasan korupsi menunjukkan satu pola klasik: kenaikan harta sering kali menjadi jejak awal sebelum jerat pidana menutup rapat.
Kini, angka-angka di LHKPN itu tak lagi sekadar laporan administrasi. Ia berubah menjadi petunjuk awal, apakah Pajero Rp 250 juta itu hanya kebetulan,
atau bagian dari skema yang lebih besar di balik proyek-proyek PUPR Kota Madiun.
Satu hal pasti: lonjakan Rp 250 juta itu kini menjadi jejak paling terang di tahun terakhir sebelum borgol KPK diklik.(wit)
