MAGETAN – Suarajatim.net Pemerintah Kabupaten Magetan menegaskan komitmennya dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, termasuk peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang berstatus nonaktif sementara, khususnya kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Penegasan tersebut merujuk pada Surat Edaran Nomor HK.02.02/D/539/2026 yang menyatakan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk rumah sakit, tidak diperkenankan menolak pasien dengan status JKN nonaktif sementara.
Bupati Nanik Sumantri menekankan bahwa hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan harus tetap diprioritaskan. Menurutnya, kondisi administratif kepesertaan tidak boleh menjadi alasan untuk menghambat pelayanan medis, terutama dalam situasi yang membutuhkan penanganan segera.
“Pelayanan kesehatan wajib diberikan. Masyarakat jangan ragu melapor ke Dinas Kesehatan atau Dinas Sosial apabila mengetahui adanya penolakan pasien oleh rumah sakit,” tegasnya.
Ia menambahkan, Pemkab Magetan akan terus melakukan pengawasan agar kebijakan tersebut dijalankan secara konsisten oleh seluruh fasilitas kesehatan di wilayahnya. Pemerintah daerah juga memastikan akan hadir untuk membantu penyelesaian persoalan administrasi kepesertaan agar tidak merugikan warga.
Sementara itu, Direktur RSUD dr. Sayidiman Magetan, dr. Rochmad Santoso, menyatakan bahwa hingga saat ini tidak ada penolakan terhadap pasien BPJS, baik peserta PBI maupun mandiri.
“Kami melayani semua pasien sesuai prosedur yang berlaku. Tidak ada penolakan,” ujarnya.
Dengan adanya penegasan tersebut, diharapkan masyarakat Magetan merasa lebih tenang dan tidak khawatir untuk mengakses layanan kesehatan, sekaligus memperkuat komitmen daerah dalam menjamin perlindungan kesehatan bagi seluruh warga.(Hst).
