DRPD Kabupaten Madiun Kawal SILPA Rp 210 Miliar, Pastikan Anggaran Tak Mengendap Tampa Manfaat.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun Mujono menilai tata kelola APBD secara umum telah berjalan baik, tercermin dari kembali diraihnya opini WTP. Namun, menurutnya, capaian tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan besarnya anggaran yang belum terserap.
"Secara umum tata kelola APBD Tahun 2025 sudah cukup baik. Itu terbukti dengan diperolehnya opini WTP," ujar Mujono.
Meski demikian, ia menegaskan seluruh fraksi DPRD akan meminta penjelasan rinci terkait faktor penyebab tingginya SILPA tersebut.
"Silpa yang mencapai Rp210 miliar ini nanti akan dipertanyakan oleh masing-masing fraksi. Kami ingin mengetahui secara detail penyebabnya agar dapat menjadi bahan evaluasi ke depan," tambahnya.
Data LPJ menunjukkan belanja dan transfer daerah yang dianggarkan Rp2,255 triliun hanya terealisasi sebesar Rp2,105 triliun atau 93,34 persen. Sementara belanja modal tercatat hanya terserap 85,27 persen dari pagu yang tersedia.
Bupati Madiun Hari Wuryanto menjelaskan bahwa sebagian SILPA berasal dari sejumlah proyek infrastruktur yang belum dapat diselesaikan hingga akhir tahun anggaran.
"Karena waktunya tidak mencukupi, maka anggaran itu kita jadikan Silpa. Daripada dipaksakan dan tidak selesai, lebih baik dialihkan untuk dilanjutkan pada tahun berikutnya," jelas Hari.
Menurut Hari, langkah tersebut ditempuh untuk menjaga kualitas pekerjaan sekaligus memastikan seluruh proses tetap sesuai ketentuan.
"Kita tidak hanya ingin benar secara substansi, tetapi juga benar secara administrasi dan aturan. Maka lebih baik ditunda dan dimasukkan ke dalam Silpa," tandasnya.
Di tengah berbagai capaian tersebut, DPRD Kabupaten Madiun menunjukkan peran pengawasan yang tidak sekadar berhenti pada penghargaan WTP. Bagi para wakil rakyat, keberhasilan sesungguhnya bukan hanya terletak pada laporan keuangan yang rapi, tetapi juga pada seberapa besar anggaran yang telah disiapkan benar-benar hadir menjadi manfaat bagi masyarakat.ADV (wt)
