BGN Buka Pengawasan Publik Program MBG, Radar MBG Dorong Orang Tua Ikut Kawal Menu
MAGETAN – Suarajatim.net Badan Gizi Nasional (BGN) mendorong masyarakat ikut terlibat dalam pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tidak hanya pemerintah daerah, orang tua siswa kini juga diberi ruang untuk memantau menu yang disajikan melalui Radar MBG.
Hal tersebut disampaikan Kepala BGN Sudaryono dalam Rapat Koordinasi Khusus Menteri Dalam Negeri, Kepala BGN dan kepala daerah se-Indonesia terkait dukungan pelaksanaan Program MBG,Pemerintah Kabupaten Magetan turut mengikuti rakor yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting.kamis(13/8/2026).
Dalam kesempatan tersebut, BGN menegaskan bahwa keberhasilan MBG tidak hanya dilihat dari jumlah makanan yang tersalurkan. Program tersebut harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas gizi penerima manfaat.
Sudaryono mengatakan, proses penyediaan makanan menjadi bagian penting untuk memastikan makanan bergizi benar-benar tersaji dan dikonsumsi dengan baik oleh siswa maupun penerima manfaat.
“Intervensi makan pada impact yang kita harapkan, makanan tersaji baik, bergizi disantap siswa dan penerima manfaat dengan baik sehingga tiap hari ada peningkatan gizi,” ujarnya.
Menurutnya, pelaksanaan MBG juga tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri. BGN membutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga masyarakat.
“Kita hindari eksklusifitas, program ini harus ada kolaborasi yang baik dari pusat sampai daerah, siap berkolaborasi, kerjasama dan siap menerima komplain,” tegas Sudaryono.
Sebagai bentuk keterbukaan dan penguatan pengawasan, BGN dalam rakor tersebut memperkenalkan Radar MBG. Portal ini menjadi sarana pemantauan menu MBG di berbagai daerah yang dapat dimanfaatkan masyarakat.
BGN secara khusus mendorong orang tua siswa untuk memanfaatkan Radar MBG sebagai bagian dari pengawasan program. Melalui portal tersebut, masyarakat dapat mengetahui menu yang diperbarui oleh SPPG di daerah masing-masing.
Pemerintah daerah juga diharapkan tidak pasif. Kepala daerah diminta ikut memonitor perkembangan menu serta pelaksanaan MBG di wilayahnya.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa BGN ingin membangun sistem pengawasan yang tidak hanya bertumpu pada pemerintah. Partisipasi masyarakat dan keterbukaan terhadap keluhan dinilai penting untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan.
Selain pengawasan menu, BGN juga menaruh perhatian terhadap pengelolaan dapur SPPG. Pengelolaan dapur harus dilakukan secara baik dan terus diperbaiki untuk mencegah persoalan, termasuk kasus keracunan maupun pembuangan limbah IPAL secara sembarangan.
Dalam rakor tersebut, pemerintah daerah juga mendapat penegasan mengenai perannya dalam penyelenggaraan MBG yang mengacu pada Pasal 43 Perpres tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.
Dengan peluncuran Radar MBG, BGN membuka ruang pengawasan yang lebih luas. Program MBG diharapkan tidak hanya menjadi program pemerintah, tetapi juga menjadi gerakan bersama yang melibatkan pemerintah daerah, sekolah, orang tua dan masyarakat untuk memastikan makanan yang diterima anak-anak benar-benar aman dan bergizi.(Hst).
