Rita Haryati Peternak Tak Boleh Terus Menanggung Kerugian, DPRD Desak Langkah Nyata Atasi Anjloknya Harga Telur
MAGETAN – Suarajatim.net Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Magetan Rita Haryati mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menyelamatkan ribuan peternak ayam petelur yang terdampak anjloknya harga telur. Menurutnya, kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena mengancam keberlangsungan usaha peternak yang selama ini menjadi salah satu penopang ekonomi daerah.
Pernyataan itu disampaikan Rita Haryati saat menghadiri audiensi lintas sektoral bersama peternak, pedagang telur, organisasi peternak, OPD terkait, dan unsur lainnya di Ruang Eksekutif Polres Magetan, Kamis (6/8/2026).
Menurut Rita, persoalan yang dihadapi peternak bukan sekadar fluktuasi harga, tetapi sudah menyentuh keberlangsungan usaha. Harga pakan terus meningkat, sementara harga jual telur justru merosot hingga berada di bawah tingkat yang menguntungkan peternak.
"Peternak tidak boleh terus menanggung kerugian. Pemerintah harus hadir dengan kebijakan yang benar-benar memberikan solusi agar usaha peternakan rakyat tetap bisa bertahan," tegas Rita.
Komisi B DPRD,mendorong Pemerintah Kabupaten Magetan segera melakukan pemetaan populasi ayam petelur secara menyeluruh sebagai dasar penyusunan kebijakan. Selain itu, DPRD juga meminta adanya kajian mengenai pengendalian populasi peternakan agar produksi lebih seimbang dengan kebutuhan pasar.
Ia menilai, penguatan pasar lokal juga harus menjadi perhatian. Program-program pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), diharapkan mampu memprioritaskan penggunaan telur produksi peternak Magetan sehingga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan penyerapan hasil produksi.
Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan, drh. Nur Haryani, mengungkapkan bahwa melimpahnya produksi menjadi penyebab utama jatuhnya harga telur.
Data Dinas Peternakan menunjukkan Kabupaten Magetan memiliki 1.036 peternak ayam petelur dengan populasi sekitar 2.936.400 ekor ayam, menghasilkan sekitar 79.273 kilogram telur setiap hari. Di sisi lain, kebutuhan konsumsi masyarakat Magetan hanya sekitar 30.341 kilogram per hari, sehingga terjadi kelebihan pasokan yang cukup besar.
Menurut Nur Haryani, Program Makan Bergizi Gratis melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diperkirakan hanya mampu menyerap sekitar tujuh ton telur apabila menu telur diberikan dua kali dalam sepekan. Jumlah tersebut masih jauh dari total produksi harian sehingga diperlukan kebijakan lain, termasuk regulasi pengendalian populasi peternakan dari pemerintah pusat.
Perwakilan peternak, Parlan, berharap pemerintah mampu menjembatani kesepahaman antara peternak, supplier, dan pedagang agar harga telur tidak semakin terpuruk.
"Kami berharap ada keseragaman harga antara peternak dan pedagang. Harga pakan terus naik, sedangkan harga telur semakin turun. Kondisi ini sangat berat bagi peternak," ujarnya.
Audiensi tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi penting, di antaranya menjaga persaingan usaha yang sehat, memperkuat pengawasan pasar, mengoptimalkan penyerapan telur lokal melalui program pemerintah, mengkaji pengendalian populasi ayam petelur, serta mendorong DPRD menyampaikan aspirasi peternak kepada DPR RI dan pemerintah pusat agar segera menerbitkan kebijakan yang mampu menyeimbangkan produksi dan kebutuhan pasar.
Komisi B DPRD Kabupaten Magetan menegaskan akan mengawal seluruh hasil audiensi tersebut hingga diwujudkan dalam kebijakan nyata. Bagi Rita Haryati, keberlangsungan usaha peternak ayam petelur harus menjadi perhatian serius karena sektor ini tidak hanya menopang perekonomian masyarakat, tetapi juga berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan daerah.(Hst).
