PEMKAB. MADIUN MATANGKAN LANGKAH STRATEGIS MENJAMIN KEBERLANJUTAN LAYANAN KESEHATAN MATA INKLUSIF.
Forum koordinasi yang melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), institusi pendidikan, hingga organisasi disabilitas ini menjadi momen krusial mengingat pendampingan program bersama Yayasan Paramitra akan memasuki tahun ketiga dan dijadwalkan berakhir pada April mendatang.
Dalam sambutannya, dr. Heri Setyana mengapresiasi sinergi seluruh pihak dan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk merumuskan formulasi terbaik agar program ini terus berjalan secara mandiri dan berkelanjutan.
"Perjalanan program bersama Yayasan Paramitra di Kabupaten Madiun sudah memasuki tahun ketiga. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk kita pikirkan bersama, bagaimana agar program yang telah dirintis ini tetap berlanjut dan tidak berhenti saat masa pendampingan usai," ujar dr. Heri.
Ia menambahkan, meski isu kesehatan mata belum masuk dalam jajaran program prioritas nasional seperti stunting, TBC, atau diabetes, Pemkab Madiun di bawah kepemimpinan Bupati Madiun Hari Wuryanto tetap menaruh perhatian besar. Penanganan gangguan penglihatan dinilai sangat vital dalam menunjang kualitas hidup dan produktivitas masyarakat secara menyeluruh.
"Selama ada niat dan kemauan, pasti ada banyak jalan. Namun jika tidak ada kemauan, pasti ada banyak alasan. Apa yang sudah kita capai jangan sampai surut—minimal harus kita pertahankan dan tingkatkan demi masyarakat Madiun," tegasnya optimis.
Selama hampir tiga tahun pelaksanaan sejak April 2022, program I-SEE telah mengukir sejumlah capaian konkret di Kabupaten Madiun, antara lain:
1. Penguatan Kapasitas SDM: Pelatihan terpadu bagi tenaga kesehatan di 26 Puskesmas, para guru, kader kesehatan, hingga insan media.
2. Layanan Kesehatan Inklusif: Penerapan pelatihan Disability Inclusive Development (DID) guna mengoptimalkan komunikasi serta akses pelayanan bagi penyandang disabilitas.
4. Intervensi Langsung di Masyarakat: Pelaksanaan skrining mata bagi ribuan warga, pembagian kacamata gratis, penyediaan alat bantu uji visus, hingga penanganan rujukan medis.
5. Kemandirian Berbasis Desa: Pembentukan 9 Desa Sehat Mata (Desmat) sebagai percontohan, di mana 4 desa di antaranya telah mengalokasikan anggaran khusus kesehatan mata dalam APBDES.
Sementara itu, Direktur Yayasan Paramitra, Aisiah Sugianti, menjelaskan bahwa pertemuan kali ini mengusung metode evaluasi yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Guna memberikan gambaran nyata, para peserta tidak hanya menyimak paparan laporan internal, melainkan diterjunkan langsung ke lapangan.
Peserta dibagi menjadi empat kelompok untuk melakukan peninjauan interaktif di Puskesmas Sumbersari Saradan, Desa Sehat Mata Pucanganom Kebonsari, SMPN 1 Geger dan Sekolah Luar Biasa (SLB).
"Melalui interaksi langsung dengan penerima manfaat di lapangan, para stakeholder dapat mendengarkan cerita, pengalaman, hingga tantangan secara riil. Dengan begitu, kolaborasi ke depan untuk mengoptimalkan program dapat terbangun lebih tepat sasaran," jelas Aisiah.
Melalui sinergi lintas sektor bersama Bapperida, Dinas Sosial, Kemenag, Bagian Hukum, fasilitas kesehatan, dan komunitas, Pemkab Madiun optimistis sistem pelayanan kesehatan mata yang inklusif dan efektif dapat terus terintegrasi ke dalam kebijakan daerah secara permanen.
Ditempat berbeda, Sri Wulandari orang tua dari Zenita (5 th) penderita low vision di SDLB Ds. Karangrejo Kc. Wungu menuturkan bahwa putrinya mengalami gangguan penglihatan (low vision) sejak lahir dan telah mendapatkan penanganan medis di Rumah Sakit Mata Masyarakat (RSMM) Surabaya dengan dukungan pendaftaran/fasilitasi dari Yayasan Paramitra. Zenita harus menjalani operasi, namun karena kondisinya masih belum memungkinkan, maka operasinya ditunda dulu.
"Zenita dijadwalkan menjalani tindakan operasi lanjutan saat usianya menginjak 6 tahun, semoga adanya perhatian dan bantuan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Kabupaten Madiun untuk kelancaran proses operasi sang anak di masa mendatang", harapan Sri Wulandari.(Wit)
