Bupati Madiun Tanggapi Pandangan 7 Fraksi DPRD terhadap Pembahasan 5 Raperda.
Bupati Madiun, Hari Wuryanto, membeberkan sejumlah terobosan penting, mulai dari efisiensi struktur birokrasi, pengetatan lahan pertanian, hingga skema investasi daerah.
Guna menekan anggaran Pemerintah kabupaten Madiun resmi menggabungkan Dinas Pertanian dan Perikanan dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menjadi Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan. Penggabungan ini berhasil memangkas enam posisi jabatan struktural (Eselon II, III, dan IV). Sebaliknya, kelembagaan BPBD justru dinaikkan menjadi Tipe A untuk memperkuat sistem tanggap bencana Daerah.
“Dari sisi kejadian, tahun lalu kita mengalami 72 kejadian kebakaran , saat ini sudah 147 kejadian, dua kali lipat dibanding tahun kemarin baru sampai September. Ini bukti kita betul-betul butuh antisipasi secepatnya,” tegas Bupati Hari Wuryanto.
Selain itu Bupati menyebut di sektor pertanahan, Pemkab Madiun menaikkan target perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) hingga 87 persen dari total Lahan Baku Sawah.
“Terkait LP2B, insyaallah kita sudah clear dari Kementerian BPN. Untuk lahan baku sawah kita sudah ditentukan 87 dan 13, tinggal menunggu rekomendasi Ibu Gubernur agar kegiatan pembangunan bisa segera berjalan,” terang Bupati. Pemkab menjamin alokasi zona industri dan permukiman seluas ribuan hektare telah disiapkan terpisah di lahan non-LP2B.
Mengenai kemandirian fiskal, investasi daerah pada PT BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun (Perseroda) diproyeksikan menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Rp22,9 miliar dalam lima tahun. Penyaluran kredit BPR difokuskan pada sektor UMKM (79%) untuk membentengi pelaku usaha kecil dari jepitan rentenir. (Wt)
