DPRD Kabupaten Madiun Tetapkan 8 Raperda 2027, Bupati: Semua Prioritas Jangan Bebani Rakyat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Madiun menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Madiun Tahun 2027, Selasa (11/11/2026).
Rapat paripurna tersebut dihadiri Bupati Madiun Hari Wuryanto, S.H., M.Ak., pimpinan dan anggota DPRD, serta jajaran perangkat daerah Kabupaten Madiun.
Dalam rapat tersebut ditetapkan 8 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang masuk dalam Propemperda Tahun 2027.
Penetapan Propemperda ini dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yakni Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 17 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018. Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Perda tentang APBD.
Penyusunan Propemperda dilakukan secara terpadu dan terencana agar produk hukum yang dihasilkan benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat dan pemerintah daerah, guna menindaklanjuti ketentuan perundang-undangan serta meningkatkan ketertiban administrasi.
Hasil pembahasan tersebut didasarkan pada hasil rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dan Tim Asistensi pada tanggal 31 Oktober dan 6 November 2026.
Adapun dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018, serta Permendagri Nomor 7 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Desa.
Hasil penetapan Raperda dibacakan oleh Ketua Bapemperda DRPD Kabupaten Madiun Kuwat Edi Santoso, Melalui Surat Bupati Nomor 100.3.2/238/402.013/2026 tertanggal 3 November 2026, terdapat 8 Raperda yang masuk dalam Propemperda Tahun 2027, meliputi:
1.Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.
.2.Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2027.
3.Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2028.
4.Raperda tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
5.Raperda tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Madiun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Bangunan Gedung.
6.Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7.Raperda tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di Kabupaten Madiun Melalui Skema Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment/AP).
8.Raperda inisiatif DPRD tentang Hak Kekayaan Intelektual.
Dalam rapat paripurna tersebut, pimpinan dan anggota dewan juga mengapresiasi inisiatif DPRD terkait Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) untuk melindungi karya dan inovasi masyarakat Madiun, mulai dari produk kuliner khas, kerajinan, seni budaya, hingga karya pelaku UMKM.
Usai Rapat Paripurna, Bupati Madiun, H. Hari Wuryanto, menjelaskan urgensi 8 Raperda tersebut, terutama yang terkait bangunan gedung dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Saat ditanya soal 8 usulan Perda, 4 diantaranya terkait bangunan gedung dan PBG, Bupati menjelaskan ada perubahan regulasi dari pemerintah pusat.
"Begini, kan memang regulasi yang dari pusat itu ada perubahan, ya, terkait masalah PBG, yang dulu persyaratannya itu kan cuman 6, sekarang menjadi 15. Dan itu harus kita buatkan regulasinya. Supaya kita nanti untuk masyarakat juga bisa, akan kita beritahukan ke masyarakat, supaya masyarakat nanti tidak dirugikan," ujar Bupati Hari Wuryanto.
Saat ditanya Raperda mana yang menjadi prioritas Pemda, Bupati menegaskan semuanya menjadi prioritas karena memberikan kepastian hukum.
"Begini, jadi semua, karena itu memberikan kepastian hukum, itu semua prioritas. Sekali lagi, itu sudah terjadwal, ya. Mungkin ada beberapa yang seperti misalkan saja penetapan tanggung jawab penganggaran itu kan sudah pasti harus jadi, semua menjadi skala prioritas. Kami yakin itu harus kita selesaikan sesuai dengan jadwal yang sudah berproses," tegasnya.
Bupati menargetkan 8 Raperda tersebut tuntas menjadi Perda dalam satu tahun ini.
"Insyaallah, harus tuntas. Nggih, mudah-mudahan tolong supportnya, dukungannya, kami butuh masukan. Jadi kan, kami akan dalam pembahasan kan nanti kita masih membutuhkan masukan dan saran, termasuk dari media. Kami berharap teman-teman media juga membantu kami supaya kami bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, nggih," pintanya.
Terkait rencana penambahan pajak dan retribusi, Bupati menegaskan tidak akan membebani masyarakat. Saat ini Pemkab Madiun sedang menggalakkan investasi padat karya, sehingga beban diberikan secara proporsional kepada investor.
"Iya. Begini, jadi karena kita saat ini menggalakkan investasi padat karya, kami akan memberikan, ya, mereka yang mempunyai kelebihan yang nilainya akan naik, jadi tidak memberatkan masyarakat. Tadi sudah kami sampaikan bahwa kami tidak akan membebani masyarakat. Yang akan kami bebankan adalah mereka-mereka para investor yang juga mendapatkan hasil dari usahanya. Jangan sampai mereka yang berhasil, kita tidak bebani. Makanya kita akan lebih bebankan, kita proporsional," jelasnya.
Bupati juga menegaskan, pajak dan bangunan milik investor tidak boleh disamakan dengan milik masyarakat.
"Kan begini, ya, pajaknya itu, investor kan juga PBB-nya juga ada, kemudian bangunannya juga ada. Bangunannya mereka dengan bangunannya masyarakat harusnya jangan sama, kasihan masyarakat, nggih?" pungkas Bupati Hari Wuryanto.
Penetapan Propemperda ini dipandang sebagai awal kerja sama yang baik. Seluruh perangkat daerah dan DPRD diharapkan dapat membangun komunikasi yang konstruktif agar produk hukum daerah yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat serta mewujudkan Kabupaten Madiun yang bersih, sehat, dan sejahtera.(Wit)
