Lapas Pemuda Madiun Ikuti Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Pembentukan Pusat Rehabilitasi dan Reedukasi serta Rapat Analisis dan Evaluasi Pemasyarakatan
Pembentukan Pusat Rehabilitasi dan
Reedukasi serta Rapat Analisis dan Evaluasi Pemasyarakatan
Madiun, – SUARAJATIM.net
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Pemuda
Kelas IIA Madiun mengikuti Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Pembentukan Pusat
Rehabilitasi dan Reedukasi bagi Warga Binaan serta Rapat Analisis dan Evaluasi
di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan secara virtual, Selasa (6/10).
Kegiatan tersebut diikuti jajaran Lapas Pemuda Madiun di ruang teleconference
Lapas.
Rapat koordinasi pembentukan Pusat
Rehabilitasi dan Reedukasi bagi Warga Binaan dibuka oleh Direktur Jenderal
Pemasyarakatan, Mashudi. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden
Republik Indonesia yang dibahas dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri pada
Senin (5/10). Pembahasan mencakup kesiapan wilayah, langkah percepatan,
pelaksanaan asesmen, hingga penyiapan data Warga Binaan sebagai bagian dari
persiapan pelaksanaan program.
Pada kesempatan yang sama, jajaran
Lapas Pemuda Madiun juga mengikuti Rapat Analisis dan Evaluasi di lingkungan
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui Zoom. Kegiatan yang dibuka oleh
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Jenderal Polisi (Purn.) Agus Andrianto,
menjadi forum evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan
sekaligus memperkuat koordinasi antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan,
Kantor Wilayah, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan.
Menindaklanjuti arahan dan hasil
evaluasi tersebut, Kalapas Pemuda Madiun, Rudi Kristiawan, menekankan
pentingnya kesiapan jajaran dalam mendukung setiap kebijakan dan program yang
ditetapkan oleh pimpinan. Menurutnya, setiap arahan yang diterima harus segera
diterjemahkan ke dalam langkah kerja yang terukur, dengan tetap memperhatikan
ketentuan dan kondisi di satuan kerja.
“Setiap arahan dan hasil evaluasi
menjadi bahan penting bagi kami untuk melakukan tindak lanjut. Jajaran harus
memahami kebijakan yang ditetapkan, menyiapkan data dengan baik, serta
memastikan setiap program dapat dilaksanakan secara tepat, terukur, dan sesuai
ketentuan,” ujar Rudi.
Ia menambahkan, koordinasi internal
perlu terus diperkuat agar seluruh jajaran memiliki pemahaman dan langkah yang
sama dalam mendukung pelaksanaan tugas Pemasyarakatan.
“Yang tidak kalah penting adalah
kesiapan sumber daya manusia dan data. Dengan koordinasi yang baik, kita dapat
merespons setiap kebijakan dengan cepat sekaligus memastikan pelaksanaannya
berjalan optimal di Lapas Pemuda Madiun,” tambahnya.
Melalui rangkaian kegiatan tersebut,
jajaran Lapas Pemuda Madiun memperoleh arahan dan hasil evaluasi yang menjadi
dasar dalam menentukan langkah tindak lanjut. Koordinasi, kesiapan data, serta
sinergi antarjajaran terus diperkuat guna mendukung pelaksanaan program
Pemasyarakatan secara optimal, responsif, dan sesuai dengan kebijakan pimpinan.
(RED).

