Debat Publik Tahap Pertama Pilbup Ponorogo di Gedung Sasana Praja
Debat publik tahap pertama Pilbup Ponorogo yang mengambil tema kesejahteraan dan kemajuan daerah berlangsung dengan seru.
Kedua Paslon, Sugiri Sancoko - Lisdyarita dan Ipong Muchlissoni - Bambang Tri Wahono terlihat beradu gagasan dalam mempertajam visi dan misi mereka dimasa yang akan datang.
Pertanyaan moderator tentang upaya Pemerintah Kabupaten dalam upaya mempertahankan ketahanan pangan sementara disi lain berkurangnya lahan pertanian serta berkurangnya minat Pemuda untuk aktif dibidang pertanian disikapi berbeda oleh kedua Paslon.
Paslon nomor urut dua, Ipong Muchlissoni dan Bambang Tri Wahono menyatakan bahwa pihaknya akan membangun desa digital. "Memang dengan bertambahnya penduduk maka akan mengurangi lahan pertanian, solusinya adalah Dengan desa digital akan memungkinkan kita semua untuk mempermudah pemasaran sekaligus akan meningkatkan minat Pemuda untuk lebih tertarik ke dunia pertanian," Terang Ipong Muchlissoni.
Menanggapi hal itu, Sugiri Sancoko, Calon Bupati Ponorogo nomor urut satu menyatakan bahwa selama ini banyak program pertanian yang tidak efektif. "Seperti program Pupuk Organik Cair yang telah dicanangkan, kita belajar ke Pak Barno di Desa Bringinan yang bisa membuat Pupuk Organik Cair hanya Rp 2.000 / liter, jika ada anggaran ratusan milyar maka Ponorogo bisa banjir Pupuk organik cair, " Ujar Sugiri Sancoko.
Mendengar jawaban Sugiri Sancoko, Cabup Ipong Muchlissoni menyatakan apa yang disampaikan oleh Cabup Sugiri tidak nyambung. "Jawaban Pak Giri tidak nyambung dengan pertanyaan yang diberikan." Tandas Ipong Muchlissoni.
Melihat perdebatan yang terjadi, pengamat politik Maher, menyampaikan bahwa lagi-lagi menyatakan faktor pengalaman menjadi sebab hal itu bisa terjadi. "Pak Ipong bisa menangkap dengan jernih apa yang ditanyakan bisa dijawab dengan baik. Sementara Pak Giri, masih campur antara menyampaikan visi dan misi atau menjawab pertanyaan, saya juga menyayangkan Cabup Nomor Satu itu menyebut nama Kepala Desa, Pak Barno, seharusnya disebut inisial saja karena yang bersangkutan berstatus Kepala Desa. " Ucap Maher. (Mar/Jun).
