Suara Jatim

Vaksinasi Covid-19 Lansia di Surabaya, Menkes: Sebanyak 38 Juta Akan Terima Vaksinasi Covid-19 Ditargetkan Akhir Bulan Juni 2021

SURABAYA - Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Budi, G. Sadikin. Sabtu (27/2/2021) pagi, melihat secara langsung proses Vaksinasi Covid-19, bagi para lansia di Surabaya, Jawa Timur.

Menteri Kesehatan tiba di surabaya didampingi oleh Forkopimda Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dr. Nico Afinta, serta Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, bahwa vaksinasi Covid-19 tahap kedua bagi para lansia dilakukan hingga akhir bulan Juni 2021. Selain itu vaksin lansia ini untuk 38 juta jiwa se-Indonesia.

"Ada 38 juta yang ditargetkan menerima vaksin Covid-19 atau sebanyak 76 juta suntikan. Kami menargetkan akan tuntas pada akhir Juni 2021," kata Menkes, Sabtu (27/2/2021).

Menkes mengungkapkan dari 38 juta yang harus divaksin pada tahap kedua, sebanyak 21 juta penerima adalah lansia, dan 16 juta lainnya adalah pemberi pelayanan publik.

"Targetnya akhir Juni, tapi masalahnya bukan targetnya kapan, tapi vaksinya yang terbatas, untuk itu harus dilakukan secara bertahap. Dalam pekan ini, baru 150 ribuan yang sudah divaksin," imbuhnya.

Vaksinasi kepada lansia, lanjut Budi, diprioritaskan karena mereka adalah orang-orang yang berisiko tinggi. Sebab jika terkena Covid, fatality rate-nya besar.

Pada kesempatan itu, Budi mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Samator Grup yang melaksanakan vaksinasi Covid-19 untuk para lansia yang ada di Surabaya.

"Kita terima kasih kepada Ibu Khofifah Indar Parawansa dan Pak Arif dari Samator, sudah menyumbangkan modal sosial mereka, mengumpulkan senior-senior mereka di Surabaya untuk bisa divaksiniasi," tambahnya.

"Semoga bisa dicontoh teman-teman di daerah lain yang memiliki resources dan memiliki akses mengajak teman-teman lansia ini untuk segera divaksin," pungkasnya.

Sementara itu salah satu lansia peserta vaksin, Liem Giok Tien (70) mengaku dirinya merasa lebih aman setelah mendapat vaksin.

"Saya lihat TV Pak Jokowi sampai berani vaksin. Dia contohkan ke rakyatnya. Kok kita gak berani. Jadi saya berani karena Pak Jokowi beri contoh," katanya.

"Setelah divaksin saya merasa lebih nyaman dan aman karena dari awal saya memang niatkan berani vaksin," tutup Liem.

Panglima TNI dan Kapolri Bakar Semangat Satgas Nemangkawi

JAKARTA - Suara Jatim

Panglima TNI Mareskal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan pertemuan dengan Satuan Tugas (Satgas)

Nemangkawi dalam rangkaian kunjungan kerja (kunker) ke Papua.

Kedua Jenderal ini saling bergantian memberikan motivasi, apresiasi dan membakar semangat para prajurit tersebut.

Menurut Panglima TNi, titik keberhasilan dalam setiap tugas lapangan ialah kuatnya kerjasama antara TNI-Polri yakni dengan mensinergikan komunikasi dan kolaborasi yang dibarengi oleh evaluasi bersama setiap kegiatan yang telah dilakukan.

"Pelaksanaan tugas tidak akan berhasil kalau tidak dilakukan bersama sama,yaitu komunikasi, koordinasi dan kolaborasi kerjasama," kata Panglima TNI di hadapan personel TNI-Polri yang tergabung dalam Satgas Nemangkawi,Jumat (26/2/21).

Sementara itu Kapolri Jenderal Listyo Sigit menambahkan, soliditas TNI-Polri harus membatin dalam setiap personel di lapangan.

Pasalnya keberhasilan dalam setiap operasi bukanlah milik satu dua orang ataupun institusi,melainkan milik bersama.

Jenderal Polisi ini juga mengapresiasi kinerja Satgas yang telah ditorehkan selama menjalankan tugas memelihara keamanan Papua dari gangguan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

"Banyak prestasi yang ditoreh oleh Satgas Nemangkawi dalam pelaksanaan tugas menangkap dan mengamankan pelaku, untuk itu saya apresiasi kepada seluruh personil operasi Nemangkawi," ujar Jenderal Polisi Sigit.

Mantan Kabareskrim Polri ini juga mengingatkan bahwa ancaman KKB meningkat akhir-akhir ini.

Disamping itu, Jenderal Sigit juga mengharapkan personel Satgas turut mencermati isu-isu yang berkembang berkaitan dengan RUU Otsus.

Adapun Otsus, menurut Jenderal Sigit merupakan cara Pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat Papua.

"Waspadai kekuatan propaganda mereka, siapkan strategi menghadapinya. Tanamkan kepada mereka bendera merah putih tetap berkibar," pungkas Kapolri. (Yah)

Tegas ke Pelanggar Prokes, Polri Ganjar Satpam BRI di Makassar Penghargaan

JAKARTA- Baharkam Mabes Polri melalui Kakorbinmas Polri memberikan penghargaan kepada Satuan Pengamanan (Satpam) yang bekerja di Bank BRI unit KCP Pasar Sentral Makassar, Sulawesi Selatan.

Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Polisi Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, penghargaan diberikan kepada Satpam bernama Nasruddin karena ketegasan ke pelanggar protokol kesehatan (prokes).

"Penghargaan yang diberikan berupa piagam dan uang pembinaan. Polri mengapresiasi kinerja Satpam tersebut karena ketegasan ke pelanggar protokol kesehatan," kata Argo dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (25/2/2021).

Aksi Satpam bernama Nasruddin sempat viral di media sosial lantaran melarang sejumlah oknum LSM masuk ke kantor BRI Sentral Makassar. Oknum LSM tersebut marah-marah dan mengomeli Nasruddin.

Meskipun begitu, Nasruddin tetap tegas meminta oknum LSM untuk disiplin prokes. Usai viral, pihak oknum LSM tersebut meminta maaf atas kesalahannya karena tak patuhi prokes.

Permohonan maaf pun dilakukan usai proses mediasi yang dilakukan Polsek Wajo Polres Pelabuhan Makassar.

Atas permasalahan yang diselesaikan secara musyawarah ini, Kakorbinmas Baharkam Polri Inspektur Jenderal Suwondo Nainggolan pun mengapresiasi.

"Kakorbinmas memberikan apresiasi terhadap hal ini karena masalah ini dapat dimusyawarahkan dan dimediasi oleh Kapolsek. Dan kepada pihak oknum LSM mengucapkan terima kasih karena telah legowo dan meminta maaf. Intinya kita harus mengedepankan mediasi secara kekeluargaan untuk menyelesaikan masalah," katanya.

Kapolda Jatim Berikan 250 Unit Sepeda Motor dan 2 Unit Ambulance Demi Menunjang Kinerja Babinkantibmas

SURABAYA, Demi menunjang kinerja Babinkantibmas jajaran Polda Jawa Timur. Jum'at (26/2/2021) pagi, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dr. Nico Afinta, didampingi Wakapolda Jatim Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo, serta Pejabat Utama (PJU) Polda Jawa Timur. Memberikan bantuan sarana dan prasarana, kendaraan roda dua sebanyak 250 unit dan kendaraan roda empat (mobil ambulance) sebanyak dua unit.

Kapolda Jawa Timur Irjen Nico Afinta dalam sambutannya, bahwa kendaraan yang diperlukan oleh satuan kerja (satker) khususnya yakni, Binmas dan Biddokkes dalam rangka meminjam dan melaksanakan program presisi Kapolri.

Kapolda berpesan kepada anggota yang mendapatkan kendaraan dinas untuk menggunakan sebaik baiknya dan dirawat sebaik baiknya. Sehingga dalam melaksanakan tugas pokok khususnya program Kapolri di presisi bisa berjalan dengan baik.

"Hari ini saya mendistribusikan 250 unit kendaraan roda dua dan dua unit roda empat (ambulance) ke Babinkantibmas. Saya berharap, dengan sarana dan prasarana yang kita berikan ini bisa menunjang kinerja anggota di lapangan," ucap Kapolda Jatim, Jumat (26/2/2021) pagi.

Ditambahkan Kapolda, seluruh anggota Polri harus mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, saat ini di Indonesia khususnya di Jatim sedang menghadapi Covid-19 dan melaksanakan Vaksinasi, selain itu juga melakukan program-program pembaruan Kapolri.

"Kita mendukung program 100 hari kerja kapolri, serta melakukan program pembaruan kapolri," tambahnya.

Meningkatkan komunikasi didalam organisasi, perubahan yang terjadi membutuhkan komunikasi yang lebih sering sehingga pemahaman dari Mabes Polri, Polda, Polres, Polsek sampai ke Babinkantibmas bisa seiring sejalan dalam mewujudkan program presisi tersebut.

Kapolda Jatim bersama Wakapolda Jatim usai menyerahkan secara langsung kendaraan dinas bagi anggota jajaran. Juga melakukan pengecekan kendaraan, selain itu menanyakan kesiapan anggota demi menjalankan tugas untuk masyarakat.

Forkopimda Jatim Silaturahmi dan Takziayah ke Pondok Pesantren Annidhomiya, Pamekasan

PAMEKASAN, Forkopimda Jawa Timur Gubernur Jawa Timur Khofirah Indar Parawansa, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto, Pangkoarmada II Laksda TNI I.N.G Sudihartawan dan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dr. Nico Afinta, Kamis (25/2/2021), Silaturahmi sekaligus Takziyah serta mengucapkan bela sungkawa atas musibah Bukit setinggi 70 meter di dekat Pondok Pesantren Annidhomiyah di Dusun Jepun, Desa Bindang, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan longsor dan menimpa asrama santriwati.

Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Timur, didampingi Pangdam V Brawijaya, Pangkoarmada II dan Kapolda Jatim menyebutkan, bahwa sangat prihatin dan berduka atas peristiwa yang menimpa tanah longsor di Pondok Pesantren (Ponpes) yang mengakibatkan 5 (lima) Santriwati meninggal dunia karena tertimpa tebing yang longsor.

Dari peristiwa ini, setidaknya ada 3 (Tiga) kamar yang tertimpa longsor, sehingga menyebabkan 5 (Lima) santriwati meninggal dunia, 2 (Dua) santriwati masih dirawat di Rumah Sakit.

"Saya (Gubernur Jatim) bersama Pangdam V Brawijaya, Pangkoarmada II dan Kapolda Jatim, mengucapkan bela sungkawa sedalam dalamnya, atas musibah yang terjadi di Pondok Pesantren Annidhomiyah. Yang menyebabkan duka mendalam," kata Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, Kamis (25/2/2021) sore.

Selain mengucapkan bela sungkawa, Forkopimda Jatim, juga memberi bantuan.

Diberitakan sebelumnya, Bukit setinggi 70 meter di dekat Pondok Pesantren Annidhomiyah di Dusun Jepun, Desa Bindang, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan. Pada hari Rabu (24/2/2021) dini hari lalu terjadi longsor.

Peristiwa ini menyebabkan 5 (Lima) santriwati meninggal dunia. Dua diantaranya masih dirawat di Rumah Sakit. Peristiwa ini terjadi, saat hujan lebat terjadi di Dusun Jepun, Desa Bindang, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan.

Berikut identitas 5 santriwati yang meninggal dunia akibat timbunan longsor:

1. Rubiatul Adhawia (14 asal Desa Poreh , Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.

2. Siti Khomariyah (16) asal Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember.

3. Santi (14) asal Desa Dukuhmencek, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember.

4. Nur Aziza (13) asal Desa Dukuhmencek, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember

5. Nabila (12) asal Desa Sempong Barat, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep.

Kadiv Humas Polri Beberkan Kinerja Virtual Police

JAKARTA-- Kepolisian Negara Republik Indonesia terus berupaya memantapkan kinerjanya dalam memelihara Kamtibmas.

Hal ini sesuai dengan 16 program prioritas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo nomor lima yakni pemantapan kinerja pemeliharaan Kamtibmas.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono kepada wartawan mengatakan Virtual Police hadir sebagai bagian dari pemeliharaan Kamtibmas khususnya di ruang digital agar bersih, sehat dan produktif.

Menurut Irjen Raden Argo, Virtual Police juga merupakan kegiatan Kepolisian untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang opini atau konten yang dianggap berpotensi melanggar tindak pidana.

"Melalui Virtual Police, kepolisian memberikan edukasi dan pemberitahuan bahwa apa yang ditulis ada melanggar pidana, mohon jangan ditulis kembali dan dihapus," kata Raden Argo di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (24/2).

Perwira tinggi Polisi kelahiran Sleman Yogyakarta ini menjelaskan bagaimana Virtual Police ini menjalankan tugasnya yaitu peringatan Virtual Police kepada akun yang dianggap melanggar tidak subjektif melainkan lewat kajian mendalam bersama para ahli.

Adapun prosesnya ialah, ketika di suatu akun ditemukan tulisan atau gambar yang berpotensi melanggar pidana. Kemudian petugas menscreen shoot unggahan itu untuk dikonsulrtasikan oleh tim ahli yang terdiri dari ahli pidana, bahasa dan ITE.

"Apabila ahli menyatakan bahwa ini merupakan pelanggaran pidana baik penghinaan atau sebagainya maka kemudian diajukan ke Direktur Siber atau pejabat yang ditunjuk di Siber memberikan pengesahan kemudian Virtual Police Alert Peringatan dikirim secara pribadi ke akun yang bersangkutan secara resmi," jelas Raden Argo.

Peringatan dikirimkan melalui Direct Message atau DM. Tujuannya, ungkap Argo, pihak kepolisian tidak ingin pengguna media sosial tersebut merasa terhina dengan peringatan yang diberikan oleh pihak kepolisian melalui Virtual Police.

"Diharapkan dengan adanya Virtual Police dapat mengurangi hoax atau post truth yang ada di dunia maya. Masyarakat dapat terkoreksi, apabila membuat suatu tulisan atau gambar yang dapat membuat orang lain tidak berkenan dan untuk menghindari adanya saling lapor,"tambah Raden Argo.

Disisi lain, Raden Argo menepis kekhawatiran beberapa pihak dengan adanya Virtual Police mempersempit kebebasan masyarakat di ruang digital.

"Polri tidak mengekang ataupun membatasi masyarakat dalam berpendapat namun Polri berupaya untuk mengedukasi apabila melanggar pidana, Sampai saat ini ada 4 akun yang sudah diberikan peringatan melalui Virtual Police," pungkas Raden Argo.(red)

Maksimalkan PPKM Skala Mikro, Bhabinkantibmas Dibekali Tracing Covid

BANYUWANGI - Upaya untuk memaksimalkan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro terus dilakukan.

Kinerja tiga pilar dari tingkat desa yaitu TNI, Polri dan Pemerintah Desa, harus bisa dioptimalkan. Salah satunya, dalam melakukan tracing kepada masyarakat.

Seperti halnya yang dilakukan oleh Polresta Banyuwangi,kemarin (24/2), seluruh personel Bhabinkamtibmas Polresta Banyuwangi mendapatkan pembekalan dan pelatihan tentang tracing covid-19 di gedung Rupatama Wira Pratama.

Pelatihan ini dibuka langsung oleh Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Arman Asmara Syarifudin, dan menghadirkan pemateri dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi dr. Adriyani.

Menurut Kombes Pol Arman, pembekalan ini untuk menambah pengetahuan, peningkatan kemampuan dan efektifitas peran Bhabinkamtibmas sebagai tracer Covid-19.

" Pelatihan ini berhubungan dengan upaya tracing Covid-19," jelas Kombes Pol Arman kepada wartawan.

Materi yang disampaikan ialah tentang pengetahuan dasar tentang Covid-19, terutama dalam pencegahan, penelusuaran kontak, pemantauan karantina, isolasi mandiri dan pemberdayaan masyarakat dalam pemantauan karantina atau isolasi mandiri.

Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol Arman Asmara Syarifudin menyampaikan, agar anggota Bhabinkamtibmas sebagai tracer Covid-19 dapat memahami tugasnya sebaik mungkin.

Bahkan, pelatihan ini bisa menjadi bekal untuk bisa diterapkan dalam bertugas.

”Kami berharap bisa dieplementasikan di kehidupan sehari-hari dan juga memberikan pemahaman kepada masyarakat,” kata Kapolresta Banyuwangi usai membuka pelatihan.

Kombes Arman juga menjelaskan langkah ini diharapkan dapat maksimal guna mempercepat upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Jawa Timur khususnya di Kabupaten Banyuwangi.

Selain itu Kombes Arman juga berharap para anggota Bhabinkamtibmas bisa lebih terlatih dan meningkatkan kemampuan dalam menangani warga terkonfirmasi Covid-19.

“Kami ingin Bhabinkamtimas Pro aktif mensosialisasikan vaksinasi Covid-19 halal dan aman, terus edukasi warga terkait disiplin protokol kesehatan 5M dalam keseharian,” ungkap Kombes Arman.

Kombes Arman menambahkan, setelah mendapatkan pelatihan tersebut para Bhabinkamtibmas bisa mengidentifikasi masyarakat yang teridentifikasi awal covid-19,sehingga bisa langsung ditindak lanjuti.

“Sebagai pelaksana PPKM skala mikro, tugas dan peran sangat penting sehingga, peningkatan kemampuan juga dibutuhkan,”pungkas Kapokresta Banyuwangi.(*)

Canangan Gerakan Santri Bermasker, Wujudkan Jatim Bebas Covid-19

SURABAYA _ Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nico Afinta, launching pencanangan "Gerakan Santri Bermasker" guna memutus mata rantai covid-19 di Jawa Timur.

Hal ini juga di dukung oleh para Kiai dan ulama, serta Forkopimda Jatim, diantaranya. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Pangdam V Brawijaya, Mayjend TNI Suharyanto. Pangkoarmada II, Laksda TNI I.N.G. Sudihartawan yang berlangsung di gedung Rupatama Polda Jatim, pada Kamis (24/2/2021).

Pencanangan Gerakan Santri Bermasker ini secara langsung di hadiri oleh Pejabat Utama Polda Jatim, KH Agoes Ali Mashuri, perwakilan dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jatim, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWMU) Jatim, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jatim, serta Kementerian Agama (Kemenag) Jatim.

Selain itu, Kegiatan ini juga di ikuti oleh Kiai, maupun ulama dari seluruh Pondok Pesantren (Ponpes) di Jawa Timur, dan Polres jajaran di seluruh Jawa Timur secara virtual.

Dalam sambutannya, Kapolda Jatim mengatakan, pencanangan Gerakan Santri Bermasker ini merupakan bagian penting dalam penanganan dan pencegahan wabah covid-19 di Jatim. Kapolda yakin dengan jumlah pesatren dan santri di Jawa Timur yang jumlahnya ribuan itu bisa memutus mata rantai covid-19.

"Kami mempunyai pemikiran bahwa santri akan menjadi basis yang kuat dan penting dalam menghadapi covid-19," ucapnya Kapolda Jawa Timur pada Launching Pencanangan Gerakan Santri Bermasker.

Dalam acara ini Kapolda membagikan masker sebanyak 1.287.000 secara simbolis yang di terima oleh perwakilan santri yang mengikuti acara ini.

Tak lupa Kapolda Jatim mengucapkan terimakasih kepada masyarakat Jatim, para Kiai, Ulama, dan Santri atas identitas yang telah di bangun selama ini, bersama TNI, Polri dan Pemerintah daerah, serta seluruh kamtibmas di Jawa Timur, yang berjalan kondusif dan baik.

"Saya mengajak seluruh masyarakat Jawa Timur untuk bermunajat dan berdoa bersama-sama memohon pertolongan kepada tuhan yang maha kuasa, semoga kita semua dapat terbebas dari covid-19 demi terwujudnya Jawa Timur bangkit dan Indonesia maju," Pungkasnya Irjen Pol Nico Afinta dalam sambutannya.

Gubernur Jawa Timur, dalam kesempatan ini mengatakan bahwa ingin memanggil kembali memori warga bangsa, terutama Jawa Timur. Yang lebih spesifik adalah penguatan bermasker tetap bisa menjadi bagian dari pelaksanaan disiplin protokol kesehatan.

"Hari ini yang dilakukan adalah kembali pada gerakan bermasker untuk para santri, karena memang di Jawa Timur ini pesantren-pesantren dengan jumlah santri ribuan itu cukup besar dan cukup banyak. Dan kegiatan di pesantren banyak hal yang terus terkawal protokol kesehatannya, terutama bagimana bermasker dengan benar dan menjaga jarak serta mencuci tangan, 3M bahkan sekarang 5M, ini menjadi bagian yang kita konsolidasikan berseiring dengan proses vaksinasi," Paparnya Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa.

Dilantik Kapolri Jadi Kabaintelkam, Putra Papua Irjen Paulus Waterpauw Resmi Naik Bintang Tiga

Jakarta— Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi melantik Irjen Paulus Waterpauw sebagai Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri. Dengan begitu, putra asal Papua ini resmi menyandang bintang tiga pangkat Komisaris Jenderal alias Komjen.

Saat dilantik, Kapolri pun memimpin untuk mengucapkan janji dan sumpah ke Kabareskrim serta pejabat utama Mabes Polri lainnya dalam Upacara Sertijab ini.

"Bahwa saya, akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan," kata Kapolri yang diikuti oleh seluruh pejabat utama Mabes Polri, Rabu (24/2/2021).

Upacara Sertijab ini sesuai dengan Surat Telegram Rahasi (STR) bernomor ST/318/III/KEP./2021 yang ditandatangani oleh As SDM Polri Irjen Sutrisno Yudi Hermawan tanggal 18 Februari 2021 atas nama Kapolri.

Selain Kabaintelkam, Kapolri juga melantik Kabaharkam dan Kalemdiklat. Sementara jabatan Kapolda dan Wakapolda nantinya dilaksanakan pada pekan depan.

Dikunjungi Sandiaga, Kapolri Bahas Penguatan 5 Destinasi Super Prioritas

Jakarta—Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa pertemuanya dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno membahas bagaimana menguatkan kembali lima destinasi super prioritas yang ada di Indonesia usai terdampak pandemi Covid-19 ini. Saat ini terdapat 34 juta masyarakat yang bergantung kepada sektor pariwisata.

“Tadi kita berdiskusi untuk mensinergikan terkait program-program yang bisa kita lakukan untuk percepatan dan penguatan terhadap lima destinasi super prioritas,” kata Kapolri di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Rabu (24/2).

Tidak hanya lima destinasi prioritas, sambung Kapolri, ia juga meminta agar Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno turut memberikan perhatian destinasi yang selama ini menjadi tulang punggung yakni Bali serta tempat pariwisata lainya.

“Tentunya sejalan dengan 5 destinasi prioritas,” tandas Kapolri.

Listyo Sigit menyampaikan, bahwa jajaranya telah melakukan pengecekan ke semua tempat wisata dalam pelaksanaan PPKM mikro. Menurut Listyo, guna meyakinkan turis asing maupun lokal bahwa daerah wisata Indonesia telah aman yakni dengan memastikan penegakan protokol kesehatan telah dijalankan.

Pemberlakuan 3T dan 3M disetiap pintu masuk dan hotel juga memiliki dampak yang signifikan terhadap kepercayaan turis untuk berwisata ke Indonesia.

“Kita melihat perkembangan cukup positif di beberapa wilayah yang kita kunjungi seperti Jogja Bali dan beberapa tim yang berkunjung ke tempat lain,”

Sementara itu, Sandiaga Uno menyampaikan terima kasih kepada Kapolri dan jajaran yang telah berkolaborasi dengan baik dengan Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk sama-sama menbangkitkan dan memulihkan sektor pariwisata yang terpuruk akibat pandemi Covid-19.

“Kami dari Kemenparekraf sangat berterima kasih pada Kapolri dan jajarannya yang selama ini berjalan dengan kolaborasi yang baik pak,” tandas Sandi.

Kapolda Jatim Rumuskan Perangi Hoax, Sebelum Masuk Ranah Pidana

SURABAYA - Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nico Afinta dan Pejabat Utama Polda Jatim menerima audensi dari Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), pada Selasa siang (23/2/2021) di Selasar Gedung Tribrata Polda Jatim.

Dalam kesempatan ini, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nico Afinta berharap ke depan ada sebuah badan yang fokus untuk penanganan Berita Hoax. Amsi bisa menjadi bagian Kriminal Justice Sistem di dalamnya.

"Saya berkeinginan nanti AMSI menjadi bagian dari pembentukan badan yang menjadi Kriminal Justice Sistem-nya kita sehingga tidak setiap Berita Hoax itu di proses pidana," ucapnya.

Lebih lanjut, Kapolda Jatim menjelaskan jika terkait dengan pemberitaan, ada pengkajian terlebih dahulu, ada pembelajaran, edukasi, dan regulasi yang harus disampaikan.

Kalau memang Ultimum remedium, dan benar-benar terkait dengan pemberitaan, maka pidana adalah sarana terakhir sebelum semua sistem berjalan.

"Setelah pertemuan ini saya minta ada rapat dengan temen-temen AMSI, PWI, asosiasi penyelenggara jasa telekomunikasi, untuk membuat rumusan pembentukan badan, untuk menyaring, dan meneliti, agar berita hoax itu tidak masuk ke ranah pidana terlebih dahulu," tambah Kapolda Jatim.

Menurut Kapolda Jatim badan ini perlu di bentuk kemudian regulasinya bisa di atur pembentukannya oleh kepala daerah.

Pemerintah daerah mempunyai struktur bagian humas, jadi undang-undang Pers ada, undang-undang IT ada. Serta ada juga landasan yuridis, ada badan yang bisa di bentuk menurut Gubernur atau keputusan Forkopimda. Nanti AMSI menjadi bagian di dalamnya, baru nnati cara bekerjanya," Imbuhnya Irjen Pol Nico Afinta.

Sementara, ketua AMSI Jatim, Arief Rahman menyambut baik atas gagasan Kapolda Jatim, pasalnya AMSI sendiri dibentuk, berangkat dari perlawanan Hoax, dan tentunya yang terpenting adalah membangun profesionalitas, serta kredibilitas media.

"Saya tentu senang sekali dan berterimakasih, ini merupakan kehotmatan bagi kami. AMSI memang berangkat dari perang melawan hoax sejak awal itu, dan tentu yang juga sangat penting adalah, membangun profesionalitas dan kredibilitas media, semangat berdirinya AMSI adalah untuk itu," Paparnya Ketua AMSI Jatim.

"Kami kesini tujuannya salah satunya adalah untuk itu sebenarnya, dan kami ingin mengajak Forkopimda bersama-sama memerangi hoax, dan penandatangan MoU, bersinergi bersama-samabmemerangi hoax," Imbuh Arief Rahman.

Sering Terjadi Kasus Mafia Tanah,, Polda Jatim Buka Hotline Pengaduan, Berikut Nomor Telfonnya

SURABAYA, Kasus mafia tanah di Jawa Timur sampai saat ini masih saja terjadi, merespon hal ini. Polda Jawa Timur, khususnya Direktorat Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jatim. Membuka Hotline pengaduan bagi masyarakat.

Polda Jatim pun membuka hotline dengan nomor telfon yang bisa dihubungi yakni, (0813-3623-1994). Dengan nomor telfon tersebut, masyarakat bisa langsung menghubungi dan tersambung dengan Ditreskrimum Polda Jatim.

Terkait hal ini, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dr. Nico Afinta mengungkapkan, bahwa kami Kepolisian membuka ruang bagi masyarakat di Jawa Timur. Jika menjadi korban penipuan kasus pertanahan yang tidak bisa diselesaikan. Kami Polri siap membantu masyarakat dengan menghubungi nomor Hotline yang telah dibuka.

"Ini adalah inisiatif kami (Polri) dalam membantu masyarakat jika terlibat kasus pertanahan. Karena saat ini di Jatim, sering sekali masyarakat tertipu soal masalah pertanahan sehingga merugikan warga," kata Kapolda Jatim, Irjen Pol Nico Afinta, Selasa (23/2/2021) malam.

Ditambahkan Irjen Nico, peran masyarakat ini sangat penting untuk melaporkan kepada Polda Jatim. Jika terlibat kasus tanah, sehingga informasi yang diberikan oleh masyarakat nantinya segera kami tindaklanjuti segera.

"Informasi dari masyarakat dengan menghubungi hotline kami ini sangat penting, sehingga Polri bisa segera turun tangan mengungkap kasus mafia tanah," tutup Kapolda Jatim.

Wujudkan Transparansi, Kapolri Launcing Aplikasi Dumas Presisi

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi melaunching Aplikasi Pengaduan Masyarakat (Dumas) Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan). Hal itu dilakukan untuk mewujudkan bentuk transparansi dan Handling Complain bagi masyarakat luas.

Peluncuran Aplikasi Dumas Presisi tersebut dilakukan saat kegiatan Rakerwas Itwasum Polri Tahun Anggaran 2021 di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (24/2/2021).

"Maksimalkan Aplikasi Dumas Presisi dan sosialisasikan kepada masyarakat, karena aplikasi ini merupakan wujud handling complain dan transparansi Polri dalam membentuk sistem pengawasan oleh masyarakat dengan cepat, mudah, dan terukur," kata Sigit dalam sambutannya.

Pada kegiatan itu, Sigit juga meminta kepada jajaran Itwasum Polri untuk menjadikan momentum ini sebagai sarana berbagi informasi dan merumuskan cara bertindak dalam menangani berbagai permasalahan tugas di lapangan.

"Serap setiap informasi yang disampaikan oleh para narasumber, sebagai upaya memperkaya wawasan serta menyempurnakan strategi, teknis dan cara bertindak di lapangan," ujar eks Kabareskrim Polri itu.

Tak hanya itu, Sigit menginstruksikan untuk merajut kerjasama dan sinergitas lintas fungsi dan sektoral, bersama institusi pemerintah, APIP dan pengawas eksternal independen.

Lalu, melakukan pengelolaan dan menemukan solusi terbaik dalam menangani pengaduan masyarakat, serta manfaatkan masukan dari pengamat dan pengawas eksternal Polri.

"Lakukan evaluasi tugas-tugas di bidang pengawasan dan pemeriksaan, baik yang dilaksanakan secara rutin maupun khusus," ucap mantan Kapolda Banten tersebut.

Kemudian, Sigit menekankan Rakerwas ini juga bisa dimanfaatkan untuk melakukan pemikiran yang Out of The Box dalam rangka mengantisipasi kemungkinan penyimpangan yang dilakukan anggota dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Kapolda Jatim Gandeng PWI Perangi Berita Hoax di Wilayah Jatim

SURABAYA, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dr. Nico Afinta, didampingi Pejabat Utama (PJU) Polda Jatim, serta Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Gatot Repli Handoko, Selasa (23/2/2021) siang, menerima audiensi dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur, di Gedung Lobby Tribrata, lantai 2 Mapolda Jatim.

Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta usai menggelar audiensi bersama dengan PWI Jatim menyebutkan, bahwa pihaknya mengajak PWI Jatim, bersama-sama memerangi berita tidak benar (Hoax) di Jatim.

Selain itu, jika memang perlu dibentuk suatu badan, nantinya didalamnya bisa diisi dari beberapa unsur diantaranya, Pemerintah, Kepolisian, Pakar hingga Asosiasi Cyber. Sehingga kedepan dalam penanganan berita hoax, ada aturan hukum yang berlaku.

PWI sendiri menjadi bagian penting didalam menangkal berita hoax yang ada di Jatim. Sehingga kedepan PWI bisa menilai apakah berita itu masuk unsur hoax atau bukan.

"Berita hoax ini berbahaya jika dikonsumsi oleh publik, sehingga kami Polri bekerjasama dengan PWI Jatim, akan memerangi serta menangkal berita hoax yang ada di Jatim," kata Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta, Selasa (23/2/2021) siang.

Sementara itu Irjen Nico menambahkan, bahwa terkait dengan penanganan Covid-19 di wilayah Jatim. Sejak adanya PPKM tahap satu maupun tahap dua, hingga PPKM Mikro tahap pertama dan akan diperpanjang hingga bulan Maret 2021 mendatang, hal ini dapat mengantisipasi penyebaran Covid-19 di wilayah Jawa Timur.

"Penanganan Covid-19 dengan penerapan PPKM sangat efektif mengurangi penyebaran Covid-19," jelas Kapolda.

Sementara itu ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) wilayah Jatim, Ainur Rohim menyatakan, bahwa PWI Jatim sangat mendukung langkah Kapolda Jatim menangkal berita hoax di wilayah Jawa Timur.

Selain itu, PWI sendiri untuk menangkal berita hoax, kedepan akan memberikan sosialisasi kepada pelajar SMA sederajat agar mereka memahami tentang berita hoax.

"Kami sangat mendukung langkah Bapak Kapolda untuk menangkal berita hoax di Jatim. Selain itu, PWI sendiri berencana akan melakukan sosialisasi kepada pelajar SMA di Jatim agar mengerti serta memahami berita hoax," pungkasnya.

Anggota Polri di Polrestabes/ta Jajaran Polda Jatim, Hari Ini Serentak Menerima Vaksinasi Covid-19

SURABAYA, Dalam upaya menekan angka penyebaran Covid-19 di Jawa Timur, serta membantu Pemerintah dalam upaya menekan penyebaran Covid-19 di Jawa Timur.

Anggota Polri jajaran Polda Jawa Timur, hari ini seluruh Polrestabes/ta, melaksanakan Vaksinasi Covid-19. Hal ini memang perlu dilakukan, karena polri sebagai garda terdepan dalam menghadapi Covid-19.

"Dalam upaya mendukung langkah pemerintah serta mengantisipasi penyebaran Covid-19. Seluruh anggota Polrestabes/ta jajaran hari ini melaksanakan Vaksinasi Covid-19," kata Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Gatot Repli Handoko, (23/2/2021) siang.

Vaksinasi bagi seluruh anggota polri jajaran Polda Jatim, sesuai dengan yang disampaikan oleh Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dr. Nico Afinta, usai melaksanakan Vaksinasi dosis kedua di Gedung Negara Grahadi Surabaya, pada tanggal 19 Februari 2021 lalu.

Kapolda Jatim menyebut, setelah Forum Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Timur (Forkopimda) Jatim menerima vaksin Covid-19. Vaksinasi berikutnya di fokuskan bagi anggota Polri di Jatim, tenaga kesehatan (nakes) di Polda Jatim.

"Vaksinasi hari ini mulai dilaksakan bagi seluruh anggota Polri di masing-masing Polres/ta jajaran Polda Jatim. Besok, vaksinasi juga dilakukan bagi seluruh anggota di Mapolda Jatim," kata Kapolda Jatim Irjen Nico Afinta, Selasa (23/2/2021) siang.

Sementara itu pada saat Kapolda Jatim sudah menerima Vaksinasi Covid-19 dosis kedua di Gedung negara grahadi surabaya, pada 19 Februari 2021, Kapolda Jatim menyampaikan, tidak ada efek samping usai menjalani vaksinasi Covid-19, semua aman.

"Vaksinasi Covid-19 ini aman, dan tidak ada efek samping setelah disuntik vaksin. Saya sendiri sudah melakukan dosis tahap kedua dan Alhamdulillah aman," jelas Kapolda.

Kapolri Keluarkan Surat Edaran Penanganan Kasus UU ITE, Ini Isinya

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif.

Surat Edaran itu bernomor: SE/2/11/2021 ditandatangani langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit pada Jumat, 19 Februari 2021.

Dalam Surat Edaran tersebut, Kapolri mempertimbangkan perkembangan situasi nasional terkait penerapan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang dinilai kontradiktif dengan hak kebebasan berekspresi masyarakat melalui ruang digital.

"Maka diharapkan kepada seluruh anggota Polri berkomitmen menerapkan penegakan hukum yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat," ujar Kapolri dalam Surat Edaran tersebut.

Bahwa dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan dimaskud, Polri senantiasa mengedepankan edukasi dan langkah persuasif sehingga dapat menghindari adanya dugaan kriminalisasi terhadap orang yang dilaporkan serta dapat menjamin ruang digital Indonesia agar tetap bersih, sehat, beretika, dan produktif.

Penyidik Polri pun diminta memedomani hal-hal sebagai berikut:

a. mengikuti perkembangan pemanfaatan ruang digital yang terus berkembang dengan segala macam persoalannya

b. memahami budaya beretika yang terjadi di ruang digital dengan menginventarisir berbagai permasalahan dan dampak yang terjadi di masyarakat

c. mengedepankan upaya preemtif dan preventif melalui virtual police dan virtual alert yang bertujuan untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan, serta mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber

d. dalam menerima laporan dari masyarakat, penyidik harus dapat dengan tegas membedakan antara kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana untuk selanjutnya menentukan langkah yang akan diambil

e. sejak penerimaan laporan, agar penyidik berkomunikasi dengan para pihak terutama korban (tidak diwakilkan) dan memfasilitasi serta memberi ruang seluas-luasnya kepada para pihak yang bersengketa untuk melaksanakan mediasi.

f. melakukan kajian dan gelar perkara secara komprehensif terhadap perkara yang ditangani dengan melibatkan Bareskrim/Dittipidsiber (dapat melalui zoom meeting) dan mengambil keputusan secara kolektif kolegial berdasarkan fakta dan data yang ada

g. Penyidik berprinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum (ultimatum remidium) dan mengedepankan restorative justice dalam penyelesaian perkara.

h. terhadap para pihak dan/atau korban yang akan mengambil langkah damai agar menjadi bagian prioritas penyidik untuk dilaksanakan restorative justice terkecuali perkara yang bersifat berpotensi memecah belah, SARA, radikalisme, dan separatisme

i. korban yang tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan namun tersangkanya telah sadar dan meminta maaf, terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan dan sebelum berkas diajukan ke JPU agar diberikan ruang untuk mediasi kembali

j. penyidik agar berkoordinasi dengan JPU dalam pelaksanaanya, termasuk memberikan saran dalam hal pelaksanaan mediasi pada tingkat penuntutan

k. agar dilakukan pengawasan secara berjenjang terhadap setiap langkah penyidikan yang diambil dan memberikan reward serta punishment atas penilaian pimpinan secara berkelanjutan.

"Surat Edaran ini disampaikan untuk diikuti dan dipatuhi oleh seluruh anggota Polri," ujar Kapolri dalam Surat Edaran.

Kasus IRT Lempar Pabrik Rokok, Polri: Sudah Dimediasi 9 Kali Tapi Gagal

JAKARTA- Kasus pelemparan gudang rokok yang dilakukan 4 ibu rumah tangga (IRT) di Kecamatan Kopang, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) menuai polemik. Banyak pihak yang menyayangkan penahanan yang dilakukan terhadap 4 IRT. Bahkan, dua balita ikut ditahan lantaran masih membutuhkan ASI oleh ibunya.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, pihak Polri melalui Kapolres Lombok Tengah telah melakukan upaya mediasi sebanyak 9 kali. Namun, mediasi tersebut tidak berhasil.

"Telah dilakukan mediasi sebanyak 9 kali oleh Kapolres Lombok Tengah namun tidak berhasil," kata Argo di Jakarta, (23/2/2021).

Menurut Argo, berkas perkara kasus tersebut sudah lengkap atau P21 tanggal 3 Februari 2021. Kemudian tanggal 16 Februari 2021 dilakukan tahap 2 penyerahan tersangka dan barang bukti diserahkan ke kejaksaan. "Selama proses penyidikan para tersangka tidak ditahan," ungkap Argo.

Argo mengatakan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Kajari dan Ketua PN Lombok Tengah untuk melakukan sidang secara virtual dan kelanjutan vonis sidang ke depan.

Terkait kronologis peristiwa ini, mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini menjelaskan, pada 1 Agustus 2020, diperoleh informasi adanya penolakan Warga Dusun Eat Nyiur Desa Wajageseng terkait penolakan beroperasinya UD. Mawar Putra karena dianggap aroma bahan kimia yang digunakan sangat menyengat, sehingga berpotensi menimbulkan sesak nafas, batuk dan penyakit lainnya yang membahayakan kesehatan warga.

Tanggal Agustus 2020 Pukul 09.00 WITA, telah berlangsung mediasi antara warga Dusun Eyat Nyiur dengan pimpinan UD Mawar Putra atas nama Suardi. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa pihak UD Mawar Putra bersedia mengobati warga yang diduga sakit akibat bau zat kimia tersebut.

Kemudian, tanggal 10 Agustus 2020, pihak UD Mawar Putra membuat surat pengaduan ke Polsek Kopang tentang dugaan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan yaitu dilemparinya atap rumah pimpinan UD Mawar Putra, Suardi oleh Rahmatullah. Dengan adanya surat pengaduan tersebut, surat pernyataan perdamaian yang sudah disepakati dibatalkan.

Pada tanggal 8 September 2020 Pukul 09.00 WITA, telah berlangsung hearing di Kantor DPRD Kabupaten Loteng. Warga meminta agar UD Mawar Putra ditutup karena menyebabkan polusi udara dan terganggunya kesehatan warga Dusun Eyat Nyiur.

Selanjutnya, pada 10 September 2020 Pukul 10.00 WITA, telah dilakukan hearing lanjutan di kantor DPRD Kabupaten Loteng membahas legalitas/izin yang dimiliki oleh UD Mawar Putra. Selanjutnya pihak DPRD Kabupaten Loteng, LSM Lira, dan Kades Wajageseng turun melakukan pengecekan ke lokasi UD Mawar Putra, namun tidak ditemukan aktivitas produksi rokok serta bau/aroma yang mengganggu.

Pada tanggal 16 September 2020 Pukul 14.00 WITA, telah beredar video dari salah seorang Warga Dusun Eyat Nyiur atas nama Nurul hidayah melalui saluran Youtube dan Facebook berisikan permintaan tolong kepada Presiden RI agar perusahaan UD Mawar Putra segera ditutup karena mengancam kesehatan warga.

"30 September 2020 Pukul 10.00 WITA, telah berlangsung pertemuan antara Komisi II DPRD Kabupaten Loteng, Camat Kopang dan Kades Wajageseng guna membahas permasalahan yang terjadi. Komisi II DPRD Kabupaten Loteng meminta untuk segera dilakukan mediasi kembali," ujarnya.

Pada tanggal 7 Oktober 2020 Pukul 11.00 WITA, dilakukan audiensi dari LSM Lira dengan Pemerintah Desa Wajageseng agar Perusahaan UD. Mawar Putra dipindahkan ke lokasi yang jauh dari pemukiman warga. Kemudian tanggal 8 Oktober 2020, LSM Lira dan Warga Desa Wajageseng meminta kades untuk menutup/memindahkan lokasi UD. Mawar Putra dan apabila tidak dipenuhi akan diadakan aksi unras.

"11 Oktober 2020 Pukul 17.25 WITA, telah dilaksanakan mediasi di Polsek Kopang dan tidak menghasilkan kesepakatan. Dan selanjutnya tokoh masyarakat atas nama Dilman berkunjung ke Polsek Kopang dan menyampaikan bahwa Warga Desa Wajageseng bersedia menghentikan permasalahan tersebut apabila Suardi mencabut laporannya," ucapnya.

Proses mediasi pun dilakukan kembali di tingkat Polres. Namun lagi-lagi tidak menemukan jalan tengah. Adapun total mediasi yang telah dilakukan oleh pihak Kepolisian sebanyak 9 kali.

Usai gagal mediasi, terjadi aksi pelemparan batu terhadal atap gudang UD Mawar Putra, sehingga membuat para pekerja takut dan menghentikan aktivitas pekerjaan. Kejadian ini kemudian dilaporkan ke Polres Lombok Tengah.

Pihak Suardi membuat laporan polisi ke Polres Lombok Tengah. Berkas perkara pun saat ini sudah lengkap, namun terhadap terlapor tidak dilakukan penangkapan dan penahanan.

Kapolda Jatim Didampingi Gubernur dan Pangdam V Brawijaya Jalani Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua di Grahadi

SURABAYA, Forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) Jawa Timur hari ini, Jumat (19/2/2021) menjalani vaksinasi Covid-19 dosis kedua. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto, mendampingi Kapolda Jatim Irjen Pol Dr. Nico Afinta jalani Vaksinasi Covid-19 di Gedung Negara Grahadi Surabaya.

Selain Kapolda Jatim yang menerima vaksin covid-19, beberapa Pejabat Utama (PJU) Polda Jatim juga menjalani vaksinasi covid-19 diantaranya, Dansat Brimob Kombes Pol Amostian, Dirsamapta Kombes Pol Yudi Sumartono dan Dirbinmas Kombes Pol Terr Pratiknyo.

Menurut Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebutkan, bahwa saat ini sudah selesai dosis kedua, dan saat ini Kapolda Jatim sudah melakukan dosis tahap kedua dan sudah menerima srtifikat.

Kemudian, untuk vaksinasi covid-19 saat ini masih menunggu datangnya vaksin yang nantinya akan diprioritaskan yang berisiko tinggi kepada pemberi pelayanan publik seperti, TNI, Polri, serta para jurnalis.

"Pada pemberian vaksinasi covid-19 pada dosis pertama sudah dilakukan di Mahkodam V Brawijaya, dan hari ini dosis kedua sudah dilakukan. Dan Pak Kapolda Jatim juga sudah menerima sertifikat," kata Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, Jumat (19/2/2021) sore.

Sementara itu Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dr. Nico Afinta usai vaksinasi Covid-19 dosis kedua menyebutkan, Vaksinasi ini aman, pada tahap pertama sudah saya lakukan dan tidak ada efek samping yang saya rasakan. Dan anggota jajaran Polda Jatim sebagian juga sudah mengikuti vaksinasi Covid-19.

"Vaksinasi Covid-19 ini aman, dan tidak ada efek samping setelah disuntik vaksin. Saya sendiri sudah melakukan dosis tahap kedua dan Alhamdulillah aman," jelas Kapolda.

Sementara itu, jika vaksin nantinya tiba kembali di Jawa Timur. Sasaran berikutnya yakni seluruh anggota Polri di wilayah Jatim. Saat ini tenaga kesehatan di Mapolda Jatim ada 214 (Nakes) sementara untuk seluruh anggota Polri di Jatim sebanyak 42 ribu.

"Sasaran berikutnya penerima Vaksin untuk seluruh jajaran Polda Jatim," tutup Kapolda.

Ditpolairud Polda Jatim Ringkus Dua Tersangka Penjual dan Pembeli Bom Ikan

SURABAYA, Ditpolairud Polda Jawa Timur berhasil meringkus dua orang tersangka pelaku jual beli bahan peledak jenis detonator sejumlah tiga ribu biji yang dilakukan di Pelabuhan Jangkar, Situbondo. Pada tanggal 15 Februari 2021, sekira pukul 19.30 WIB.

Dua orang tersangka jual beli bahan peledak yang diringkus yakni, Mastur (47) warga Probolinggo dan Ahmadi (41) warga Sumenep, Madura.

Penangkapan kedua tersangka bermula saat tim Intelair Ditpolairud Polda Jatim melakukan penyelidikan di wilayah Pelabuhan Jangkar Situbondo. Dari penyelidikan tersebut, akhirnya petugas meringkus dua tersangka dan membawanya ke mako.

Modusnya, pelaku Mastur selaku pembuat/penjual detonator yang merakit sendiri detonator sejumlah tiga ribu biji dan dipacking ke dalam 30 kotak masing-masing kotak berisi 100 biji yang selanjutnya dipacking dalam kardus sehingga terlihat seperti paket. Yang dibawa dari Pulau Ra’as ke Pelabuhan Jangkar.

"Penangkapan kedua tersangka ini setelah adanya informasi dari masyarakat jika di pelabuhan Jangkar sering digunakan untuk jual beli bom ikan. Dari situ, penyidik Ditpolairud melakukan penyelidikan hingga penangkapan terhadap kedua tersangka," kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Gatot Repli Handoko, Jumat (19/2/2021) siang.

Setelah sampai di pelabuhan Jangkar Situbondo, tiga ribu biji detonator diserahkan kepada tersangka Ahmadi sebagai pemesan dan pembeli.

Untuk harga per/biji detonator senilai Rp. 7.000 sehingga untuk tiga ribu biji jumlahnya Rp. 21.000.000 dan pembayaran via transfer.

Dari pengungkapan ini, akhirnya mengamankan barang bukti berupa bahan Peledak jenis Detonator sebanyak 30 kotak @ 100 biji (3.000 biji), dua unit Handphone.

Bahan peledak yang dibuat oleh tersangka ini terbilang cukup berbahaya. Pasalnya, bahan baku untuk membuat bahan peledak ini terdiri dari campuran arang dan potassium dan juga belerang.

Sementara itu unsur kimia yang terkandung dalam peledak black powder (low explosive).

"Bom ikan yang dibuat oleh tersangka ini cukup berbahaya, karena bisa merusak ekosistem laut," ucap Kombes Pol Arnapi, Dirpolairud Polda Jatim.

Selain itu Sistem Kerja Detonator sebagai pemicu dimasukkan ke tengah bubuk potassium yang dikemas dalam botol untuk meningkatkan daya ledak hight explosive.

Kemudian botol dibakar dengan api dan dilemparkan ke area kerumunan ikan. Jika peledak ini dilempar ke laut akan merugikan kerusakan ekosistem dan habitat ikan dan terumbu karang (Destructive Fishing).

Tersangka Mastur ini seorang Residivis kasus yang sama, dia pernah ditangkap pada tahun 2015. Dan saat ini dia mengulangi kembali perbuatannya dan kembali dilakukan penangkapan.

"Tersangka Mastur ini seorang residivis kasus yang sama, pada tahun 2015 lalu sudah pernah ditangkap," tambah Arnapi.

Dari pengungkapan ini kedua tersangka dikenakan Pasal 1 ayat 1 Undang - undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak. Keduanya akan mendapatkan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup.

Hajatan 276 Pacitan, Sederhana namun kaya akan Makna

Bupati Pacitan, Indartato saat memotong Tumpeng dalam Puncak Peringatan Hari Jadi Kabupaten Pacitan ke 276 di Pendopo Kabupaten, Jum'at (19/02/2021).

Pacitan – www.suarajatim.net

Hari Jadi Kabupaten Pacitan ke 276 diperingati secara sederhana mengingat Pandemi Covid 19 masih berlangsung.

Puncaknya, ritual Hajatan 276 digelar di Pendopo Kabupaten Pacitan dengan ritual penuh makna dan disiarkan secara live melalui streaming TV dan Media Sosial milik Pemkab Pacitan.

Menyambut HUT ke 276 Kabupaten Pacitan, Bupati Indartato meminta masyarakat untuk tetap bersyukur atas karunia yang telah diberikan oleh sang pencipta. “276 tahun telah berlalu, setidaknya angka itu merupakan selang waktu yang telah disepakati bersama, meski persepsi lain menyebut usia Kabupaten Pacitan bukan itu, lebih tua lagi, dan sebagainya. Terlepas dari proses untuk menandai usia Pacitan, Hari Jadi Kabupaten Pacitan (Hajatan) kini telah bertransformasi menjadi satu ritual sakral, bukan hanya untuk para pemangku kebijakan di Pendopo Kabupaten saja, namun sebenarnya ini adalah wadah nyata untuk semua,” Ucap Bupati Indartato, Jum’at (19/02/2021).

Jika boleh membeberkan, sesungguhnya Hajatan adalah cara menelaah perjalanannya Pacitan dari waktu ke waktu, meneropong segala peristiwa penting yang telah usai beberapa tahun terakhir atau bahkan berabad-abad lalu, dan tentu belajar dari para pendahulu. “Kehidupan masyarakat yang ayem, tentrem, makmur dan sejahtera adalah dambaan kita bersama, untuk itu mari kita berusaha mewujudkannya dengan bekerja keras sesuai dengan apa yang kita bisa,”Lanjut Bupati Indartato.

Namun saat ini konsentrasi kita adalah melawan Covid 19. “Mari bersatu dengan berdisiplin menerapkan Protokol Kesehatan dimanapun dan kapanpun agar kita terhindar dari wabah Covid 19. Kesehatan adalah yang utama, namun kehidupan dan perekonomian tetap menjadi perhatian kita agar keberlangsungan kehidupan kita tetap terjaga, Selamat Hari Jadi Kabupaten Pacitan ke 276, Tangguh Ing Laku, Sarana Iman, Aman lan Imun.”Pungkas Bupati Indartato. (Yah/Is)

Kompetisi Sepak Bola Diizinkan, Kapolri Ingatkan Komitmen Penegakan Prokes

JAKARTA-- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) akhirnya mengizinkan bergulirnya kembali kompetisi sepak bola tanah air di tengah situasi pandemi Covid-19. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan, keputusan ini diambil usai pihaknya melakukan kajian mendalam.

"Kami kemudian melaksanakan rapat koordinasi, kita mencoba untuk kemudian mempelajari bersama terkait dengan kondisi terkini yang ada. Bahwa olahraga, khususnya Sepak Bola tetap harus berjalan," kata Listyo Sigit usai menerima kunjungan Menpora di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (18/2/2021).

Kendati demikian, Kapolri menekankan, semua pihak harus mempedomani bahwa keselamatan rakyat tetap salah satu faktor yang utama. Oleh karena itu, penyelenggara kompetisi sepak bola tetap harus memperhatikan protokol kesehatan.

"Dalam rapat kita sepakat untuk kita berikan kesempatan. Tentunya dengan catatan bahwa penegakan Prokes itu menjadi syarat utama. Dengan adanya kesepakatan tersebut kita harus sama-sama menjaga komitmen, baik klub bola, pemain, suporter. di manapun nantinya apabila ini diselenggarakan penegakan prokes itu jadi prioritas," tekan Kapolri.

Untuk itu, Polri, kata Sigit memberikan kesempatan bagi pihak-pihak penyelenggara untuk menyelenggarkan pra kompetisi. Hal ini, tekan Sigit, untuk melihat komitmen dan sudah sesuai atau tidaknya penegakan protokol kesehatan ketika nanti kompetisi benar-benar bergulir.

"Kalo syarat itu bisa dilaksanakan, kita evaluasi secara bertahap sehingga tentunya penyelenggara kegiatan bisa semakin baik. Tentunya dengan adanya kesepakatan tersebut kita harus sama-sama menjaga komitmen," pungkas Listyo Sigit.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menpora Zainudin Amali menyampaikan terima kasih kepada pihak kepolisian yang telah memberikan kesempatan kompetisi sepak bola tanah air kembali bergulir.

"Ini sekaligus menjadi ujian, apakah hal-hal yang sudah disampaikan pada saat memohon izin dari pihak PSSI dan LIB itu dipatuhi tidak. Polri akan melihat itu, kalau turnamen pramusim ini berhasil dengan baik. maka tntu setelah itu, setelah lebaran Idul Fitri nanti akan ada kompetisi untuk 2021-2022," demikian Menpora.

Hadiri Dies Natalis HMI Ke-74, Kapolri: Kita Butuh Bersatu Melawan Covid-19

JAKARTA— Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri puncak acara Dies Natalis HMI ke-74 yang digelar di Aula Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat, Kamis malam (18/2/2021).

Acara yang digelar dengan tetap mematuhi protokol kesehatan itu, turut dihadiri oleh senior-senior HMI seperti Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali, Kepala BPKM Bahlil Lahadalia serta diikuti oleh tokoh HMI Akbar Tanjung melalui virtual.

Dalam sambutanya, Jenderal Listyo Sigit mengingatkan bahwa saat ini dunia khususnya bangsa Indonesia tengah mengalami masa-masa sulit yakni menghadapi pandemi Covid-19.

“Ini bukan masalah biasa, ini masalah yang luar biasa,” kata Kapolri.

Situasi pandemi Covid-19, sambung Sigit, tidak hanya berdampak kepada kesehatan melainkan juga perekonomian dan aspek lain. Untuk itu, ia mengingatkan bahwa saat ini, dibutuhkan persatuan dari seluruh elemen mahasiswa tak terkecuali pemuda dan mahasiswa.

Mantan Kapolda Banten ini sadar, bahwa polarisasi saat ini masih terasa dan terus timbul di tengah masyarakat dampak dari pemilihan kepemimpinan negara. Namun, Listyo menekankan, perbedaan akan selalu ada disetiap perjalanan pergantian kepemimpinan.

“Kapan kita harus berbeda pendapat dan kapan kita harus bersatu. Itu yang terpenting. Bukan untuk siapapun tapi untuk menjaga NKRI dan membawa negara kita keluar dari masa krisis global ini,” tekan Sigit.

Orang nomor satu di Korps Kepolisian ini lantas mengingatkan kalau elemen bangsa tidak bersatu maka dikhawatirkan pihak luar akan memanfaatkan kelengahan dan mengambil sumber daya alam yang kita miliki.

“Polarisasi ini belum selsai, kita lagi butuh persatuan karena masalah yang kita hadapi ini serius,” tandas mantan Kabareskrim Polri ini.

Disisi lain, Kapolri juga mengajak elemen pemuda dan mahasiswa khususnya HMI turut bersama-sama memberikan edukasi dan soslialisasi akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan dengan bahasa-bahasa mahasiswa agar lebih efektif dan mudah diterima oleh masyarakat.

“Ini penting, dan perlu peran dari rekan-rekan untuk mengajak masyarakat dengan bahasa rekan-rekan sendiri. Kalau dengan bahasa mahasiswa ini seperti apa. Intinya adalah keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi,” pungkasnya.

Kapolri Instruksikan Jajarannya Tak Ragu Usut Tuntas Mafia Tanah

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk tidak ragu mengusut tuntas kasus tindak pidana mafia tanah di seluruh Indonesia.

Upaya tegas ini sejalan dengan instruksi dari Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) yang fokus untuk memberangus adanya praktik tindak pidana mafia tanah di Indonesia.

"Karena masalah mafia tanah menjadi perhatian khusus Bapak Presiden, dan saya diperintahkan Bapak Presiden untuk usut tuntas masalah mafia tanah," kata Sigit dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Rabu (17/2/2021).

Karena itu, Sigit menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk bekerja secara maksimal dalam melakukan proses hukum terkait dengan pidana mafia tanah.

Sebagai aparat penegak hukum, Sigit menyebut, Polisi harus menjalankan tugasnya untuk membela hak yang dimiliki dari masyarakat.

"Saya perintahkan untuk seluruh anggota di seluruh jajaran untuk tidak ragu-ragu dan usut tuntas masalah mafia tanah, kembalikan hak masyarakat, bela hak rakyat tegakkan hukum secara tegas," ujar eks Kapolda Banten tersebut.

Disisi lain, Sigit juga menegaskan, kepada jajarannya untuk menindak siapapun yang membekingi ataupun aktor intelektual di balik sindikat mafia tanah tersebut.

"Karena masalah mafia tanah menjadi perhatian Bapak Presiden, saya minta untuk jajaran tidak perlu ragu proses tuntas, siapapun 'bekingnya'," ucap Sigit.

Sigit menjelaskan, pemberangusan mafia tanah merupakan bagian dari program Presisi atau pemolisian prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan.

"Sebagaimana program Presisi, proses penegakan hukum harus diusut tuntas tanpa pandang bulu," ucap Sigit.

Terkait kasus mafia tanah, pada tahun 2020, Bareskrim Polri melalui Satgas Mafia Tanah, tercatat melakukan proses penyidikan sebanyak 37 perkara. Sementara itu delapan dalam proses penyelidikan.

Dari penyidikan itu, 12 diantaranya sudah dilakukan pelimpahan tahap II, enam perkara dinyatakan lengkap atau P21 dan 4 diantaranya proses P19 serta tiga kasus SP3.

Kemudian, Polda Metro Jaya menangkap 1 sindikat mafia tanah. Komplotan tersebut bekerja dengan memalsukan akta tanah dan membuat e-KTP ilegal. Atas kejahatannya korban mengalami kerugian ratusan miliar.

Saat ini, polisi juga sedang mengusut kasus sindikat mafia tanah yang diduga melakukan penipuan sertifikat ibu dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal.

Dalam pengembangannya, Polisi sejauh ini sudah menetapkan 12 orang sebagai tersangka terkait dengan perkara tersebut. Polda Metro Jaya saat ini telah menerima tiga laporan dalam kasus itu.

Laporan pertama dilakukan pada April 2020 lalu terkait rumahnya di Pondok Indah, laporan kedua pada November 2020 terkait rumahnya di Kemang, dan ketiga pada Januari 2021, yang mana masih dalam proses penyidikan.

Sinergitas TNI, Polri dan Relawan Patut Diapresiasi Bekerja Keras Mencari Keberadaan Korban Tanah Longsor

NGANJUK, Petugas gabungan dari TNI, Polri, BPBD, Tagana, Relawan. Terus melakukan pencarian korban bencana longsor yang terjadi di Dusun Selopuro, Desa Ngetos, Kecamatan Ngetos, Kabupatem Nganjuk.

Dari peristiwa tanah longsor yang terjadi, sedikitnya 19 orang menjadi korban. 13 orang sudah ditemukan meski dalam kondisi sudah meninggal dunia. Dan saat ini 6 orang tersisa sampai saat ini masih dalam pencarian.

Guna mempermudah proses pencarian, Polda Jawa Timur sendiri menerjunkan (K-9) untuk mencari keberadaan korban di titik-titik tertentu, di area terjadinya tanah longsor.

Sementara itu untuk masyarakat yang lainnya, yang berada di dekat dengan lokasi terjadi tanah longsor. Saat ini sudah dilakukan evakuasi oleh Tim SAR. Hal ini sebagai upaya antisipasi terjadinya tanah longsor susulan.

Kapolda Jawa Timur bersama dengan Pangdam V Brawijaya, meninjau secara langsung di wilayah Dusun Selopuro, Desa Ngetos, Kecamatan Ngetos, Kabupatem Nganjuk.

Sinergitas TNI, Polri serta tim dari Tagana, BPBD maupun relawan, sampai saat ini sudah bekerja keras untuk mencari keberadaan korban yang masih tertimbun tanah longsor. Selain itu, guna mempermudah pencarian di titik-titik tertentu juga menerjunkan anjing pelacak (K9) di lokasi kejadian. Selain itu juga adanya bantuan dari Biddokes untuk melakukan identifikasi jika ditemukan korban yang belum ditemukan atau terditeksi.

"Sinergitas TNI, Polri, Tagana, BPBD serta para relawan sampai saat ini masih terus berupaya melakukan pencarian," kata Kapolda Jatim, usai meninjau lokasi tanah longsor.

"Selain itu untuk membantu pencarian korban tanah longsor, juga diterjunkan K9 untuk mencari keberadaan korban di titik-titik tertentu. Selain itu, Biddokes juga diterjunkan guna melakukan identifikasi jika korban kembali ditemukan," tambahnya.

Kapolda berharap, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada jika terjadinya perubahan cuaca. Selain itu, petugas dilapangan juga diharapkan tetap memberikan himbauan kepada masyarakat.

Pangdam V Brawijaya dan Kapolda Jatim Tinjau Lokasi Tanah Longsor di Desa Ngetos Kabupaten Nganjuk

NGANJUK, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto, bersama dengan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dr. Nico Afinta, didampingi Pejabat Utama (PJU) Polda Jatim serta Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Gatot Repli Handoko, Rabu (17/2/2021) sore, mengunjungi wilayah Banjir dan Tanah Longsor di Dusun Selopuro, Desa Ngetos, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk.

Selain meninjau lokasi longsor, Pangdam V Brawijaya dan Kapolda Jatim, juga melakukan peninjauan di Posko Tanggap Darurat Tanah Longsor serta di lokasi pengungsian.

Kapolda Jawa Timur Irjen Nico Afinta menyebutkan, bahwa pihaknya telah mengerahkan 400 personil, itu gabungan dari TNI, Polri, Tagana serta para relawan untuk mencari korban bencana yang masih tertimbun tanah longsor.

Selain mengerahkan ratusan personil gabungan, anjing pelacak juga dikerahkan untuk menditeksi korban yang ada di titik-titik tertentu serta menerjunkan psikolog untuk melakukan trauma healing untuk memulihkan trauma bagi anak-anak korban bencana.

"Untuk mencari korban yang belum ditemukan akibat bencana tanah longsor, kami menerjunkan 400 personil gabungan. Selain itu juga menerjunkan tim psikolog untuk memulihkan trauma healing bagi anak-anak," kata Kapolda Jatim, usai meninjau lokasi longsor, Rabu (17/2/2021) sore.

Sampai saat ini korban yang belum ditemukan sebanyak 6 (enam) orang, diharapkan korban yang belum ditemukan bisa segera dievakuasi.

Ditreskrimsus Polda Jatim, Bongkar Perdagangan Satwa Dilindungi Di Facebook

Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus, Polda Jatim, bekerja sama dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) membongkar tindak pidana konservasi Sumber Daya Alam (SDA) Hayati dan Ekosistemnya, melalui media sodial Facebook.

Dari penangkapan tersebut, polisi berhasil mengamankan tiga orang tersangka dengan lokasi berbeda. Tersangka pria berinisial NR (26) tahun, bertempat tinggal di Dusun Binting, Desa Suko, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Gatot Repli Handoko mengatakan, praktik jual beli satwa langka dan dilindungi itu berhasil dibongkar pada Senin (1/2/2021) lalu.

"Kami menangkap tersangka pertama (NR) beserta barang buktinya," kata Kabid Humas Polda Jatim, dihadapan awak media, pada Rabu (17/2/2021).

Kombes Pol Gatot Repli Handoko menambahkan, kronologi penangkapan bermula pada hari Minggu (31/1/2021) sekitar pukul 20.00 WIB. Anggota Unit I Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Jatim menemukan adanya informasi terkait penjualan satwa yang dilindungi di media sosial Facebook.

Selanjutnya, berkoordinasi dengan BBKSDA untuk memastikan kebenaran postingan itu. Selang sehari kemudian, Senin (1/2/2021) dinihari sekitar pukul 01.00 WIB. Anggota Unit I Subdit IV Tipidter, Ditreskrimsus, Polda Jatim. Bersama petugas BKSDA langsung menuju ke rumah NR. Sesampainya dilokasi, petugas gabunga tersebut mendapati kebenaran satwa yang dilindungi.

Dari hasil penggeledahan, petugas berhasil menemukan satwa yang dilindungi, yakni 15 ekor Kakatua Maluku dengan nama latin Cacatua Moluccensis.

NR terbukti melanggar pidana, lantaran sejumlah satwa itu tak memiliki dokumen, dan Undang-Undang (UU) yang sah. Selanjutnya, Kakaktua itu dibawa oleh BBKSDA Jatim. Sedangkan, NR beserta barang bukti 2 sangkar besi, 30 buah paralon bekas tempat satwa,14 buah keranjang plastik bekas tempat satwa, hingga 1 unit Handphone Iphone 6s Plus warna silver diamankan ke Polda Jatim untuk proses lebih lanjut.

Menurut pengakuan tersangka NR, dihadapan penyidik. Mengaku tak mengantongi legalitas yang sah terhadap 15 ekor Kakatua Maluku itu. NR mengakui hanya menjualnya melalui media sosial Facebook dengan nama akun @zein-zein.

Kasubdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Jatim AKBP Jimmy Tana, mengungkapkan, dari hasil pengembangan terhadap tersangka NR, bahwa ada kasus serupa yang masih satu jaringan dengan tersangka NR, yang juga menjual satwa langka dan dilindungi melalui media sosial Facebook dengan nama akun; Enno Arekbonek Songolaspitulikur.

Selanjutnya, petugas gabungan memburu pelaku dengan mendatangi rumah VPE pada Senin (8/2/2021) siang, sekitar pukul 13.00 WIB. Di Perum Permata Biru, Kelurahan Pakunden, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri.

Petugas gabungan mendapati seorang pria berinisial VPE (29) dan istrinya berinisial NK (21). Saat itu, VPE dan NK, yang terbukti memelihara satwa dilindungi berupa seekor Elang Brontok (Spizaetus cirrhatus) dan 8 ekor Lutung Budeng (Trachypithecus Auratus) dirumahnya.

"Modus tersangka (VPE dan NK) adalah memelihara dan menjual satwa dilindungi, kami temukan Elang Brontok dan Lutung Budeng yang akan dijual melalui media online Facebook, dengan nama akun Miidha dan Enno Arekbonek songolaspitulikur, dengan cara satwa diposting," terangnya sembari menunjukan barang bukti.

Jimmy menegaskan, pihaknya terpaksa tak menahan NK, istri dari VPE. Karena sedang hamil. "Yang bersangkutan tidak kami tahan, karena sedang hamil," imbuhnya.

Kepada penyidik, para pelaku mengaku sebagai penadah satwa langka itu, lalu menjualnya ke penadah atau konsumen lainnya di sejumlah lokasi. Harga yang dibandrol pun bervariatif, mulai Rp 2 juta rupiah, sampai puluhan juta rupiah.

AKBP Jimmy Tana mengimbau, apabila masyarakat menemukan hal serupa untuk segera melapor kepada pihak kepolisian maupun BKSDA. Sebab, dengan laporan dan penanganan cepat, diharap bisa menyelamatkan populasi satwa langka yang tengah diambang kepunahan.

"Bila masyarakat mendapat informasi terkait penjualan, bisa segera lapor ke kami," katanya.

Akibat perbuatannya itu, 3 tersangka dijerat dengan pasal 40 ayat (2) juncto pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3), juncto Pasal 21 ayat (2) huruf a dan c dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda maksimal Rp 100 juta.

Enam Polres Jajaran Polda Jatim Terima Predikat Pelayanan Prima Dari Menpan RB

SURABAYA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) memberikan penghargaan predikat pelayanan prima kepada 12 Polres di Indonesia. Reward itu diberikan lantaran terciptanya pelayanan publik yang baik.

Dalam hal ini, Kemenpan-RB melakukan evaluasi tiap tahunnya. Pada tahun 2020, kementerian itu menilai setidaknya 209 unit layanan yang ada di Polres, Polresta, Polrestabes dan Polres Metro.

"Visi-misi Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin adalah reformasi birokrasi. Yang diinginkan pak Presiden kecepatan aparatur pemerintah layani masyarakat, mulai Presiden, Kepala Desa, Lurah, Kapolri sampai Kapolsek, Bhabinkamtibmas, Panglima TNI dengan tiga matra sampai Koramil, Babinsa," kata Menpan-RB Tjahjo Kumolo dalam acara virtual 'Penyampaian Hasil Evaluasi dan Pengharhaan Pelayanan Publik Lingkup Polri Tahun 2020', Jakarta, Selasa (16/2/2021).

Adapun aspek yang menjadi penilaian predikat pelayanan prima itu adalah, kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, dan inovasi pelayanan publik.

Adapun 12 Polres, Polresta dan Polrestabes yang meraih predikat pelayanan prima, enam diantaranya dari jajaran Polda Jatim antara lain, Polres Malang, Polrestabes Surabaya, Polresta Sidoarjo, Polres Gresik, Polres Malang Kota dan Polres Banyuwangi.

Sementara itu Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Gatot Repli Handoko menyebutkan, bahwa 6 (Enam) Polres/ Ta yang meraih predikat pelayanan prima, bisa menjadi contoh serta motivasi bagi seluruh Polres/ta jajaran Polda Jatim yang lain untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

"Enam polres/ ta di Jatim yang sudah mendapatkan predikat terbaik dalam pelayanan prima, nantinya bisa menjadi contoh bagi polres/ ta jajaran Polda Jatim," jelas Kabid Humas Polda Jatim, Selasa (16/2/2021) petang.

Sedangkan 40 Polres, Polresta dan Polrestabes yang mendapat kategori sangat baik, diantaranya; Polres Lamongan, Polres Madiun, Polres Madiun, Polres Magelang, Polres Magelang Kota, Polres Mojokerto, Polres Pasuruan, Polres Pasuruan Kota, Polres Tuban dan Polres Tulungagung.

Terkait penghargaan itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Kemenpan-RB yang telah melakukan pemantauan dan evaluasi atas kinerja pelayanan publik khususnya di internal Kepolisian.

"Kami berusaha terus tingkatkan pelayanan publik prima dengan memanfaatkan teknologi infor.asi dan kemajuan digital, sehingga pelayanan publik betul-betul pelayanan apa yang diharapkan masyarakat khususnya memangkas birokrasi," ujar Sigit dikesempatan yang sama.

Oleh sebab itu, Polri, kata Sigit sudah membuat Road Map terkait dengan implementasi reformasi birokrasi dalam rentang waktu 2020-2024.

"Inovasi bertujuan pelayanan Polri yang lebih baik di masyarakat, pelayanan publik online disajikan Samsat online, SIM online, SKCK online," ujar Sigit.

Sigit pun berharap dengan diberikannya predikat pelayanan prima ini ke-12 Polres, Polresta dan Polrestabes, mampu menciptakan iklim persaingan sehat di internal untuk berlomba-lomba menciptakan inovasi yang jauh lebih baik lagi kedepannya.

"Saya ucapkan terima kasih ke-12 Polres upayakan inovasi dan dapatkan predikat prima semoga jadi pemicu rekan lain untuk lakukan hal yang sama," harap Sigit

Kemenpan-RB Beri Penghargaan Predikat Pelayanan Prima Tahun 2020 ke-12 Polres

JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) memberikan penghargaan predikat pelayanan prima kepada 12 Polres di Indonesia. Reward itu diberikan lantaran terciptanya pelayanan publik yang baik.

Dalam hal ini, Kemenpan-RB melakukan evaluasi tiap tahunnya. Pada 2020, kementerian itu menilai setidaknya 209 unit layanan yang ada di Polres, Polresta, Polrestabes dan Polres Metro.

Adapun 12 Polres, Polresta dan Polrestabes yang meraih predikat pelayanan prima antara lain;

1. Polresta Pekanbaru

2. Polrestabes Palembang

3. Polrestabes Bandung

4. Polresta Cirebon

5. Polres Malang

6. Polrestabes Surabaya

7. Polresta Sidoarjo

8. Polres Gresik

9. Polres Malang Kota

10. Polres Banyuwangi

11. Polres Kulonprogo

12. Polres Sleman

Sementara itu, 40 Polres, Polresta dan Polrestabes yang mendapat kategori sangat baik, yakni;

1. Polrestabes Semarang

2. Polresta Banda Aceh

3. Polresta Bandung

4. Polresta Banjarmasin

5. Polresta Barelang

6. Polresta Padang

7. Polresta Pontianak kota

8. Polresta Yogyakarta

9. Polres Banjar

10. Polres Banjarbaru

11. Polres Banjarnegara

12. Polres Cilacap

13. Polres Gowa

14. Polres Gunung Kidul

15. Polres Hulu Sungai Selatan

16. Polres Jepara

17. Polres Karawang

18. Polres Kendal

19. Polres Kendari

20. Polres Ketapang

21. Polres Kota Baru

22. Polres Lamongan

23. Polres Madiun

24. Polres Magelang

25. Polres Magelang Kota

26. Polres Mojokerto Kota

27. Polres Musi Banyuasin

28. Polres Ogan Komering Ulu

29. Polres Pasuruan

30. Polres Pasuruan Kota

31. Polres Payakumbuh

32. Polres Sambas

33. Polres Singkawang

34. Polres Solok Kota

35. Polres Subang

36. Polres Sukabumi Kota

37. Polres Tanah Laut

38. Polres Tapin

39. Polres Tuban

40. Polres Tulungagung

"Kami berusahan terus tingkatkan pelayanan publik prima dengan memanfaatkan teknologi infor.asi dan kemajuan digital, sehingga pelayanan publik betul-betul pelayanan apa yang diharapkan masyarakat khususnya memangkas birokrasi," ujar Sigit dikesempatan yang sama.

Oleh sebab itu, Polri, kata Sigit sudah membuat Road Map terkait dengan implementasi reformasi birokrasi dalam rentang waktu 2020-2024.

"Inovasi bertujuan pelayanan Polri yang lebih baik di masyarakat, pelayanan publik online disajikan Samsat online, SIM online, SKCK online," ujar Sigit.

"Saya ucapkan terima kasih ke-12 Polres upayakan inovasi dan dapatkan predikat prima semoga jadi pemicu rekan lain untuk lakukan hal yang sama," harap Sigit

Dansat Brimob Polda Jatim Berikan Bantuan Sembako ke Korban Tanah Longsor dan Banjir di Nganjuk

SURABAYA, Bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Dusun Selopuro, Desa Ngetos, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Hingga saat ini masih menyisahkan duka mendalam bagi masyarakat yang berada di Nganjuk.

Demi kegiatan kemanusiaan, Korps Brigade Mobil ( Brimob) Polda Jatim, pada hari ini yang dipimpin langsung oleh Dansat Brimob Polda Jatim, Kombes Pol Amostian, mendatangi lokasi bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Nganjuk. Untuk memberikan bantuan personil dan sembako.

Sebanyak 100 personil dikerahkan untuk membantu proses pencarian korban tanah longsor yang masih belum ditemukan. Serta pembersihan pasca banjir di area longsor di Dusun Selopuro.

"Hari ini Dansat Brimob Kombes Pol Amostian, berangkat ke Nganjuk bersama 100 Personil untuk membantu memberikan bantuan guna melakukan pencarian korban tanah longsor di Nganjuk," kata Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Gatot Repli Handoko, Senin (15/2/2021) petang.

Selain itu beberapa kebutuhan yang dibawa untuk melakukan pencarian korban bencana tanah longsor di Nganjuk diantaranya, Tenda Pleton sebanyak 4 unit, perahu karet sebanyak 2 unit, Mesin perahu sebanyak 1 unit, Dayung perahu sebanyak 4 buah, Pelampung sebanyak 45 buah, Tali karmantel sebanyak 2 buah, Perlengkapan SAR Air sebanyak 3 set, Ban pelampung sebanyak 16 buah.

Selain itu, Perlengkapan SAR Darat sebanyak 3 set, Cangkul sebanyak 18 buah, Skop 4 buah, Sapu lidi 5 buah, Sabit 10 buah, Ember 6 unit, Kereta Sorong 2 unit, Sepatu Bot 34 buah, Baju APD 9 buah, Spreyer 5 buah, Meja Lapangan 2 unit, Kursi lapangan 8 Unit, senter 2 Unit, Velbet 80 Unit.

Dalam kegiatan tersebut juga membawa R-2 sebanyak 6 unit, R-4 sebanyak 3 unit, R-6 sebanyak 6 unit, mobil AWC 1 unit dan tata SAR sebanyak 1 unit. Selain itu juga HT sebanyak 6 unit, kamera 4 unit dan senpi HS-9 sebanyak 6 pucuk.

Saat tiba di Polsek Ngetos, Dansat Brimob melakukan koordinasi dengan Kapolres Nganjuk guna melakukan evakuasi korban tanah longsor.

Pada senin siang, Kapolda Jatim yang diwakili oleh Dansat Brimob Polda Jatim memberikan bantuan sembako, pakaian serta beberapa peralatan yang diperlukan dalam penanganan bencana longsor yang diterima langsung oleh Kepala Desa Ngetos.

Sementara itu jumlah masyarakat yang mengungsi akibat tanah longsor yang ada di SDN 3 Ngetos sebanyak 16 Kepala Keluarga (KK) dengan total 65 orang. Sedangkan total orang yang hilang sebanyak 19 orang, 10 masih dalam proses pencarian dan 9 sudah ditemukan namun dalam kondisi sudah meninggal dunia. Sedangkan 18 orang mengalami luka-luka.

Sampai saat ini Tim SAR gabungan TNI, Polri, BPBD Provinsi Jatim dan Tagana dari Dinsos serta para relawan SAR. Masih terus melakukan pencarian terhadap korban longsor.

Dalam tindakan SAR Brimob di lokasi tanah longsor, bergabung dengan anggota Polres Nganjuk, anggota TNI serta para relawan. Menghimbau kepada masyarakat agar tidak mendekat ke lokasi kejadian.

Kapolri Listyo Sigit Akan Selektif Terapkan UU ITE

JAKARTA-- Seiring dengan pemerintah yang membuka ruang kritik dan saran, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan selektif dalam penerapan UU Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE.

Langkah ini dilakukan untuk menghindari adanya upaya saling lapor menggunkan pasal-pasal yang dianggap karet dalam UU tersebut serta anggapan kriminalisasi menggunakan UU ITE.

"Dalam rangka untuk menjaga agar penggunaan pasal-pasal yang dianggap pasal karet di dalam UU ITE yang ini tentunya berpotensi untuk kemudian digunakan untuk melaporkan atau saling melapor, atau lebih dikenal dengan istilah mengkriminalisasikan dengan UU ITE ini bisa ditekan dan dikendalikan," kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit usai Rapim TNI-Polri di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Senin (15/2/2021).

Mantan Kapolda Banten ini menegaskan, pihaknya akan lebih mengedepan edukasi, persuasi dengan langkah-langkah yang bersifat restorative justice. Dengan begitu, kata Sigit, penggunaan ruang siber dan digital bisa berjalan dengan baik, namun ia memberi catatan, dalam bermedia sosial harus tetap mematuhi aturan serta etika yang berlaku.

"Undang-undang ITE juga menjadi catatan untuk kedepan betul-betul kita bisa laksanakan penegakan hukum secara selektif dengan mengedepankan edukasi, mengedepankan sifat persuasi dan kemudian kita upayakan untuk langkah-langkah yang bersifat restorative justice," pungkas Listyo Sigit.

Rapim TNI-Polri 2021 Solidkan Barisan Kawal Vaksinasi Hingga Pulihkan Ekonomi Nasional

JAKARTA-- Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri 2021 dengan mengambil tema 'Dilandasi Profesionalisme, Soliditas, dan Sinergitas TNI Polri Siap Mendukung Penanggulangan Paripurna COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa Menuju Indonesia Maju' bertujuan untuk mesolidkan barisan untuk mengawal kebijakan pemerintah mulai dari mengawal vaksinasi hingga membantu pemulihan ekonomi.

Demikian ditegaskan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto usai Rapim TNI-Polri di Rupatama Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Senin (15/2/2021).

Panglima menekankan, sesuai dengan arahan Presiden Jokowi di Istana Negara pagi tadi, TNI-Polri diminta untuk memberikan dukungan dalam pelaksanaan penegakan disiplin protokol kesehatan termasuk juga mendukung 3 T (Tasting, Tracing, Treatment), pelaksanaan PPKM skala mikro hingga mendukung pelaksanaan vaksinasi

"Rapim TNI-Polri adalah wadah untuk menyatukan pola sikap dan pola tindak, termasuk strategi dalam mendukung kebijakan pemerintah sesuai dengan perintah bapak Presiden," kata Panglima TNI.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit menambahkan, dalam Rapim kali ini juga membahas bagaimana TNI-Polri dapat membantu pemulihan ekonomi nasional. Misalnya, tekan Sigit, melakukan pengawalan terhadap pengembangan UMKM dalam rangka menumbuhkan atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Pengawalan terhadap program-program nasional yang bersifat padat karya, baik itu infrastruktur ataupun program-program lain yang perlu kita kawal," tekan Sigit.

Disisi lain, Kapolri mengatakan, TNI-Polri dalam mengawal program PPKM Mikro sebagai upaya menekan laju penularan Covid-19 telah menyebar Babinsa dan Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak hingga sampai ke tingkat RT/RW.

"Diharapkan betul-betul bisa jadi pelopor, bekerjasama dengan Linmas, kemudian ketua RT ketua RW atau Lurah untuk betul-betul bisa melakukan penegakan aturan terkait dengan 3T (Testing, Tracing, Treatment) dengan tidak melupakan program 3m," tandas Listyo Sigit.

Presiden Berharap Bendungan Tukul Ini Dapat Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Minggu (14/2/2021) resmian Bendungan Tukul, yang terletak di Desa Karanggede, Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur.

Peresmian ini juga dihadiri oleh, Menteri PUPR, Mochamad Basoeki Hadimoeljono, Mensekneg, anggota komisi V DPR RI, Forkopimda Jatim, Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, Pangdam V Brawijaya, Mayjen TNI Suharyanto, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nico Afinta, dan Bupati Pacitan, serta Forkopimda Kabupaten Pacitan.

Dalam kesempatan ini, Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa mengatakan, Bendungan Tukul ini mulai digarap tahun 2015 sampai dengan 2020, dengan menggunakan APBN sebesar 934,8 Miliar.

"Tentunya Bendungan Tukul ini tentu akan menjadi bagian dari penguatan pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah Pacitan ini, karena bisa menyuplai irigasi sampai 600 hektar, penyediaan air baku sampai dengan 300 liter perdetik, dan potensi sebagai energi listrik, tentu juga adalah potensi wisata dan konservasi," jelasnya Gubernur pada saat memberikan sambutan.

Selain itu, Gubernur Jatim menambahkan, Bendungan Tukul ini merupakan salah satu dari enam bendungan di Jawa Timur, yang merupakan proyek strategis nasional. Selain bendungan Tukul di pacitan, ada Bendungan Tugu dan Bendungan Bagong di Trenggalek, yang rencananya pada bulan Juni mendatang, Bendungan Tugu siap di resmikan. Kemudian Bendungan Bendo di Ponorogo, Bendungan Gongseng di Bojonegoro, dan Bendungan Semantok di Nganjuk.

Sementara dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa bendungan ini merupakan peran yang sangat penting untuk dimanfaatkan masyarakat, khususnya warga di Kabupaten Pacitan.

"Dengan kapasitas tampung 7 juta meter kubik, bendungan ini bisa menjadi manfaat besar, yaitu 600 hektar sawah, sehingga meningkatkan indeks pertanaman dari biasanya satu kali tanam padi dan satu kali tanam palawija, menjadi dua kali tanam padi dan satu kali tanam palawija," jelasnya Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi berharap, dengan ada Bendungan Tukul di Pacitan ini akan menjadi infrastruktur yang penting memperkuat pertahanan pangan, dan pertahanan air.

"Saya minta agar pemerintah Provinsi, pemerintah Kabupaten, betul-betul memanfaatkan infrastruktur ini sebaik-baiknya sehingga memberikan nilai tambah bagi daerah, memberikan keuntungan bagi masyarakat, meningkatkan produksi pertanian bagi daerah, dan juga memudahkan penyediaan air bersih bagi daerah," pungkasnya Presiden Republik Indonesia pada saat memberilan sambutan.

Kapolda Jatim Akan Memberikan Alat Testing, Di KTS Posko PPKM Sumberharjo, Pacitan

Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nico Afinta bersama Pejabat Utama Polda Jatim dan Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Gatot Repli Handoko, Minggu siang (14/2/2021) melakukan pengecekan Posko PPKM Mikro di Kampung Tangguh Semeru (KTS) desa Sumberharjo, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur.

Dalam kunjungannya di Posko KTS ini Kapolda Jatim bersama rombongan langsung melihat kesiapan dalam melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Imendagri) Nomor 3 tahun 2021, tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berkala Mikro, dan Pembentukan Posko Penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan, khususnya di Desa Sumberharjo, Kabupaten Pacitan ini.

Kapolda melakukan pengecekan ruangan, baik tempat isolasi, dapur umum, maupun tenaga kesehatan dan struktur organisasi PPKM di RT/RW yang sudah di bentuk, dari mulai pencegahan dan satgas yang lain.

"Sudah disediakan dari mulai tempat penangan sesuai dengan satgasnya, kemudia juga ada tempat untuk melaksanakan pemeriksaan, ruang isolasi, termasuk dapur umum," tandasnya Irjen Pol Nico Afinta, Usai melakukan pengecekan Posko PPKM.

"Tujuan kami mendorong dan membentuk, tidak hanya di Pacitan, tapi juga di daerah yang lain. Harapannya ujung terdepan adalah RT ke desa dan ke kecamatan secara berjenjang, kami dari Polda pastinya akan membackup, dan mohon dukungan masyarakat, supaya pelaksanaan PPKM Mikro ini bisa dilakukan dan di taati," jelasnya Kapolda Jatim dihadapan awak media.

Kapolda menambahkan. Untuk menghadapi Covid-19 kita terus berusaha berjuang dan vaksinasi terus berjalan, masyarakat diminta untuk lebih disiplin terutama mematuhi protokol kesehatan dengan 5M.

Untuk kampung tangguh di Desa Sumberharjo ini menurut Kapolda Jatim sudah bagus, bahkan Kapolseknya sendiri juga mendapat penghargaan dari Kapolda.

Diharapkan, Kepala Desa dibantu dengan masyarakat bisa melaksanakan masalah kuratifnya untuk pengobatan. Polda Jatim akan mengupayakan untuk kebutuhan testing, tracing, dan treatment.

"Kami akan berkoordinasi dengan bapak Bupati dan ibu Gubernur. Kebutuhan testing itu merupakan salah suatu bagian penting. Kami dari Polda juga akan mendukung dengan tim kesehatan untuk memberikan alat testing disini," punglasnya Kapolda Jatim, Irjen Pol Nico Afinta.