Hj. Sri Wahyuni, S.Sos menyoroti masih ada ketimpangan anggaran antara belanja operasional sebanyak 70 M dibandingkan dengan belanja modal yang hanya 1,3 M. Pada situasi pandemi seperti ini, harusnya bisa ditekan dengan sistem daring.
“Mungkin bisa dikurangi lagi pak dirjen belanja operasionalnya karena situasi seperti ini mugkin daring juga sangat membantu untuk mengurangi anggaran sehingga biaya operasional bisa mungkin untuk perawatan jalan yang rusak dan sebagainya,” tuturnya.
Hal itu disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat bersama Dirjen Perumahan dan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR pada Rabu, 31 Maret 2021.
“Saya mohon itu diperhatikan untuk diminimalkan lagi biaya operasionalnya.
Lebih lanjut, ia meminta adanya kejelasan mengengai kerja sama pelaksanaan program yang dilaksanakan.
“Terkait proyek atau kerjasama pemerintah dgn Badan Usaha yg sedang di usulkan ini tahapannya sampai di mana, kajian akademisnya apa sudh beres semua,” ujarnya.
Selain itu, kejelasan pelaksaan program juga menjadi pertanyaan. Terutama untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
“Program-program atau kegiatan itu harus ada kejelasannya kapan bisa segera dimulainya. Kalo bisa dimulai bulan puasa, agar supaya nanti lebaran ada hadiah untuk beberapa masyarakat mendapatkan rumah yang baru,”
Program BSPS ini, lanjutnya, menjadi program idola dan sangat bermanfaat untuk masyarakat di dapil
“Atas nama masyarakat di dapil saya menyampaikan Terima kasih sebesar-besarnya, tapi ada catatan kuotanya ditambah,” ucapnya.
Ia bercerita bahwa masyarakat sebenarnya mampu untuk membangun tapi tidak mau untuk membangun rumah.
“Berkat pancingan dari pemerintah, rumahnya menjadi ratusan juta nilainya,” ujarnya.
Namun juga banyak masyarkat yang memang tidak mampu membangun, masyarakat bergotong royong membantu.
“Ada juga yang tidak bisa (menambah modal pembangunan), tetapi berkat bantuan warga atau kepala desa sehingga bisa terbangun rumah yang layak ini,” pungkasnya
