Angka Kemiskinan di Madiun terus ditekan dengan berbagai upaya
Madiun,
Suara Jatim. Net
Pemerintah
kabupaten Madiun melalui BAPERRIDA adakan rapat koordinasi tim penanggulangan
kemiskinan daerah ( TKPKD), bertempat di Ruang IT Puspem Kab. Madiun, Selasa
9/12/25.
Pemkab
terus berupaya melakukan percepatan pengentasan kemiskinan di wilayah setempat
guna meningkatkan indeks pembangunan manusia sebagai penentu kualitas dan
kesejahteraan hidup masyarakat.
Wakil
Bupati Madiun, Purnomo Hadi sebagai Ketua Tim Penanggulangan Kemiskinan
Kabupaten Madiun menekankan pentingnya pengentasan kemiskinan yang membawa
efek-efek sosial luar biasa.
"Kejahatan
bisa timbul dari sebuah kebodohan, kebodohan itu pun bisa timbul dari sebuah
awal kemiskinan. Jadi, kemiskinan ini banyak sekali menyebabkan efek samping
yang negatif. Sehingga kemiskinan harus kita selesaikan bersama-sama tanpa
memandang dari mana," tuturnya.
"Data
BPS Kabupaten Madiun mencatat jumlah penduduk miskin di Kabupaten Madiun pada
tahun 2025 memperoleh capaian sebesar 10, 40 persen.
Jumlah
itu mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada tahun 2024
yaitu sebesar 10, 63 persen jumlah penduduk.
Sementara,
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Madiun tahun 2025 mencapai 75,47,
meningkat 0,66 poin (0,89 persen) dibandingkan tahun sebelumnya (74,81).
Wakil
Bupati menyebut, terdapat sejumlah aksi yang dilakukan Pemkab Madiun untuk
mengentaskan kemiskinan tersebut", jelasnya.
Aksi
dimaksud, di antaranya melalui program dukungan pemerintah pusat seperti
pemberian bantuan sosial program keluarga harapan (PKH), bantuan langsung tunai
(BLT), bantuan pangan, BLT dana cukai, hingga renovasi rumah tidak layah huni.
Pemkab
Madiun melalui Tim Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Madiun terus berupaya
untuk menurunkan jumlah warga miskin di wilayah setempat.
Selain
bantuan dari pusat, upaya pengentasan kemiskinan oleh Pemkab Madiun juga
dilakukan melalui program pelatihan kerja, kegiatan bursa kerja, peningkatan
investasi daerah untuk membuka lapangan kerja, serta pemberdayaan UMKM.
“Dan
penanganan kemiskinan juga masuk ke dalam misi kepala Daerah kabupaten Madiun
yaitu Misi nomor 6" bersahaja Guna Harmonisasi Sosial, sekaligus penguatan
TKPK Kabupaten Madiun sudah dilaksanakan dengan SK Bupati nomor
100.3.3.2./241/KPTS/402.013/2025 tentang Tim koordinasi penanggulangan
kemiskinan dan sekretariat Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan",
tutup Wakil Bupati Madiun. (Wit).
