MADIUN – Suarajatim.net Kota Madiun mendadak menjadi pusat perhatian nasional setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi penyelidikan tertutup pada Senin (19/1/2026). Dalam operasi senyap tersebut, tim antirasuah mengamankan sedikitnya 15 orang dari sejumlah lokasi berbeda di wilayah Kota Madiun.
Dari jumlah tersebut, sembilan orang langsung dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK. Salah satu yang turut diamankan dan dibawa ke ibu kota adalah Wali Kota Madiun, guna dimintai keterangan terkait perkara yang tengah diselidiki.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya operasi tertutup tersebut. Ia menyampaikan bahwa langkah pengamanan merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang masih berjalan, sehingga belum seluruh detail perkara dapat disampaikan ke publik.
“Benar, hari ini KPK melakukan penyelidikan tertutup di wilayah Madiun dengan mengamankan 15 orang. Dari jumlah tersebut, sembilan orang dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut, termasuk Wali Kota Madiun,” ujar Budi Prasetyo saat dikonfirmasi, Senin (19/1/2026).
Selain mengamankan sejumlah pihak, tim KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai dengan nilai mencapai ratusan juta rupiah. Namun, hingga kini KPK belum membeberkan asal-usul uang tersebut maupun kaitannya dengan pihak-pihak yang diamankan.
Berdasarkan informasi awal yang dihimpun, operasi ini diduga berkaitan dengan praktik pemberian fee proyek serta pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) di lingkungan Pemerintah Kota Madiun. Meski demikian, KPK menegaskan bahwa konstruksi perkara masih dalam tahap pendalaman.
“Pemeriksaan masih terus dilakukan untuk mendalami dugaan tindak pidana dan memperjelas peran masing-masing pihak,” lanjut Budi. Hingga berita ini diturunkan, KPK belum mengumumkan status hukum para pihak yang diperiksa, termasuk kemungkinan penetapan tersangka.
Sementara itu, pantauan di Kantor Pemerintah Kota Madiun pada Senin siang hingga sore hari menunjukkan aktivitas yang relatif lengang. Sejumlah pegawai tetap terlihat masuk kerja, namun tidak tampak aktivitas pimpinan daerah di kantor tersebut.
KPK memastikan akan menyampaikan perkembangan resmi kepada publik setelah proses pemeriksaan awal selesai dilakukan. (Hst)
