Rapat Paripurna DPRD kabupaten Madiun, Bupati dan DPRD Sepakati Raperda Pertanggung jawaban APBD2025
Madiun Suara Jatim
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Madiun menggelar Rapat Paripurna dalam rangka menetapkan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Agenda penting ini berlangsung khidmat di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Madiun, pada Senin (27/7/2026).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Fery Sudarsono dan dihadiri oleh 41 anggota DPRD. Turut hadir Bupati Madiun, Hari Wuryanto yang didampingi Wakil Bupati Madiun, Purnomo Hadi, Forkopimda, Sekda, kepala OPD, camat, serta tamu undangan lainnya.
Sebelum sambutan Bupati, Badan Anggaran DPRD, Rudy Triswahono menyampaikan laporannya bahwa dokumen pertanggungjawaban telah disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, salah satunya Peraturan Mendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Sedangkan untuk evaluasi dan pengukuran kinerja Pemkab Madiun, Badan Anggaran DPRD berpedoman pada penetapan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2025, KUA dan PPAS Perubahan APBD TA 2025, Dokumen LKPJ Bupati Madiun Akhir Tahun Anggaran 2025, serta hasil rapat Dengar Pendapat Komisi DPRD dengan Perangkat Daerah.
Untuk selanjutnya, terkait laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan telah terangkum dalam dokumen Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Madiun.
Sementara itu, Bupati Madiun menyampaikan bahwa laporan keuangan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2025, sudah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 yang telah selesai sesuai jadwal tersebut, maka ada beberapa hal yang harus dirumuskan, diantaranya :
Percepatan pensertipikatan aset sebagai bentuk pengamanan aset daerah
Penyelesaian permasalahan pada perumda obyek wisata umbul
Penyesuaian alokasi belanja wajib sebuai dengan amanat undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah.
“Pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2025, telah kita selesaikan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Jadi ini ada beberapa hal yang harus kita rumuskan bersama”, ujar Bupati.
Selanjutnya, Bupati mengharapkan adanya sinergi dan kolaborasi antara pihak eksekutif dan legislatif untuk menyikapi beberapa perubahan regulasi dari pusat. Salah satunya menyusun perda perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan 2027 sesuai ketentuan yang berlaku.
“Pemerintah harus segera merespon atas perubahan regulasi tersebut dengan cepat. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama melaksanakan agenda-agenda yang telah ditetapkan untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Madiun”, pungkasnya.
Rangkaian kegiatan tersebut, juga dilakukan dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2025 sebagai tanda telah disepakatinya Raperda tersebut oleh Pemerintah Kabupaten Madiun dan DPRD Kabupaten Madiun. (Wt)
