DKPP Kabupaten Madiun Tancap Gas, KRETA Jadi Jalan Baru Permodalan Petani Nasional

Melalui program KRETA (Kredit Tanpa Agunan), DKPP Kabupaten Madiun membuka akses permodalan bagi petani milenial dengan dukungan Bank Madiun. Program tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan Petani Peternak Sejahtera (PPS).

Peluncuran KRETA berlangsung bersamaan dengan peringatan Hari Pangan Sedunia 2026 dan sarasehan bertema “Petani Milenial Siap Berinovasi dan Berkolaborasi Menuju Kabupaten Madiun Bersahaja” di Pendopo Muda Graha, Selasa (13/10/2026).

Kegiatan yang digelar DKPP Kabupaten Madiun tersebut diikuti sekitar 250 peserta. Mereka terdiri atas petani milenial, penyuluh pertanian, Gapoktan, Kelompok Wanita Tani (KWT), pelaku usaha, serta organisasi sektor pertanian.

Bupati Madiun H. Hari Wuryanto bersama Wakil Bupati Madiun dr. Purnomo Hadi dan jajaran perangkat daerah terkait turut hadir dalam agenda tersebut.

Bupati Madiun H. Hari Wuryanto mengatakan, KRETA dirancang untuk menjawab salah satu persoalan utama yang selama ini dihadapi petani milenial, yakni keterbatasan modal.

Program tersebut menyediakan pembiayaan tanpa agunan dengan subsidi bunga. Dalam peluncuran KRETA, sebanyak 80 permohonan pembiayaan telah terverifikasi, terdiri atas 66 permohonan melalui DKPP dan 14 permohonan melalui Dinas Pertanian dan Perikanan.

Dana yang dikembalikan nantinya dapat dimanfaatkan kembali untuk membantu petani lainnya.

“Biasanya kendala petani milenial adalah modal. Karena itu, pemerintah daerah berupaya memberikan dukungan agar mereka memiliki semangat dan kemampuan lebih besar untuk mengembangkan usaha,” ujarnya.

Tak berhenti pada persoalan permodalan, Pemerintah Kabupaten Madiun juga mendorong petani meningkatkan produktivitas sekaligus menciptakan nilai tambah dari hasil pertanian.

Sebagai salah satu lumbung pangan Jawa Timur, Kabupaten Madiun didorong memperkuat inovasi, teknologi, dan kolaborasi. Produktivitas padi yang saat ini rata-rata mencapai 6,8–7,2 ton per hektare ditargetkan meningkat hingga 9–10 ton per hektare.

Bupati juga mendorong petani milenial tidak berhenti pada produksi bahan mentah. Pengolahan dan pemasaran produk bernilai tambah perlu dikembangkan, termasuk dengan memperkuat promosi melalui media sosial.

Kolaborasi antara peternak dan pelaku usaha kuliner juga didorong agar hasil peternakan lokal terserap pasar sekaligus memberikan nilai ekonomi yang lebih tinggi.

Sementara itu, Wakil Bupati Madiun dr. Purnomo Hadi menegaskan bahwa predikat petani milenial tidak semata-mata ditentukan oleh usia.

Menurutnya, petani milenial harus memiliki pola pikir terbuka terhadap modernisasi dan digitalisasi. Pemanfaatan teknologi pertanian, termasuk drone untuk penyemprotan, perlu terus dikembangkan.

Selain itu, pengembangan lahan percontohan atau demplot pertanian organik didorong untuk menunjukkan penerapan benih berkualitas, pemupukan tepat, serta pengendalian hama secara efektif.

Sarasehan tersebut juga menghadirkan Mustafa, Ketua Paguyuban Padi Organik Barokah dari Semarang, serta narasumber bidang pertanian modern yang berbagi pengalaman mengenai pengembangan beras organik dan pemanfaatan drone.

Kepala DKPP Kabupaten Madiun Paryoto mengatakan, pertanian organik memiliki peluang besar untuk membuka pasar dengan nilai jual lebih tinggi.

Namun, pengembangannya membutuhkan standar produksi, pendampingan penyuluh, serta penguatan kelembagaan agar dapat berjalan secara berkelanjutan.

“Pertanian organik menjadi salah satu solusi bagi petani untuk meningkatkan pendapatan karena memiliki segmen pasar khusus dengan nilai jual lebih tinggi. Namun, pengembangannya harus memenuhi standar organik yang ditetapkan, mulai dari pengelolaan lahan, pengairan, penggunaan pupuk hingga sarana produksi. Karena itu, diperlukan pendampingan penyuluh dan penguatan kelembagaan, termasuk melalui BUMDes, agar perluasan pertanian organik di Kabupaten Madiun dapat berjalan berkelanjutan,” pungkas Paryoto.

Melalui KRETA, penguatan petani milenial diarahkan tidak hanya pada kemudahan memperoleh modal, tetapi juga pada peningkatan kapasitas usaha, adopsi teknologi, pengolahan hasil, hingga perluasan akses pasar.

Langkah DKPP Kabupaten Madiun tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong sektor pertanian agar semakin produktif, adaptif terhadap teknologi, dan mampu memberikan nilai ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.(Wit)